Surabaya, NU Online Jatim
Seiring dengan kemajuan zaman, santri yang dikenal aktif untuk mendalami ilmu keagamaan, kini juga mulai merambah banyak sektor. Termasuk dunia politik.
Hal ini dicontohkan oleh Ahmad Athoillah, Anggota Komisi B DPRD Jawa yang juga salah satu Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Bahkan peran santri dalam ranah politik adalah suatu keharusan.
“Peran santri dalam ranah politik untuk saat ini sudah merupakan keharusan. Dan sudah diajarkan oleh masyayikh kita,” katanya saat dimintai keterangan pada Senin (30/11/2020).
Terbukti, di zaman dahulu KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri) pernah mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pernikahan di zaman Presiden Soeharto. Saat itu banyak RUU yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan Kiai Bisri berikhtiar dengan melakukan pertemuan bersama ulama di Indonesia.
“Dulu Mbah Bisri sudah mencontohkan perannya di bidang politik dengan ikut serta mengawal RUU Pernikahan. Saat itu sampai walk out dari sidang karena banyak RUU yang keluar dari jalur syariat Islam. Namun Mbah Bisri tetap berikhtiar dengan membahas RUU tersebut bersama para ulama,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, catatan sejarah tersebut dapat menggambarkan urgensi dari peran santri di ranah politik.
“Selama ini politik seringkali dianggap kotor. Maka dari itu, perlunya peran santri untuk melek politik agar stigma negatif tersebut berubah. Sehingga politik di Indonesia bersih dengan adanya karakter santri yang menjaga akhlakul karimah,” jelasnya.
Dirinya berharap agar santri milenial saat ini tidak melupakan perjuangan masyayikh di ranah politik, serta santri harus giat untuk belajar politik.
“Saya juga berharap, santri yang sudah memiliki kompetensi di bidang politik bisa terjun langsung di legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Sehingga politik bisa benar-benar menjadi wasilah untuk mencapai kesejahteraan umat,” pungkasnya.
Editor: Syaifullah
