Surabaya, NU Online Jatim
Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar di sektor ketahanan pangan. Karena jika dilihat dari luas baku sawah sebesar 1,2 juta hektar menjadi yang terluas di Indonesia. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki Jatim dan tidak layak untuk disia-siakan. Maka dari itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengalokasikan perhatiannya terhadap ketahanan pangan.
Satu tahun lebih duet kepemimpinan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak tidak lepas dari perhatian umum. Salah satunya dari anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah. Gus Atho’ sapaan akrab Ahmad Athoillah, kali ini menyoroti kepemimpinan Khofifah dan Emil dari kedaulatan pangan di Jatim.
“Penerapan kedaulatan pangan di Jatim belum maksimal. Karena masih banyak ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah,” terang Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini.
Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang ini menilai, sebenarnya Gubernur Jatim memiliki kewenangan penuh terhadap strategi yang dapat ditempuh untuk menstabilkan kedaulatan pangan di daerahnya.
“Jika kewenangan tersebut tidak dimaksimalkan, maka tidak menutup kemungkinan ketersediaan pangan di Jatim akan berkurang,” pungkas anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini, Jumat (16/ 10/ 2020).
Kekhawatiran tersebut diperkeruh dengan munculnya pandemi Covid-19. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan negara di seluruh dunia tentang adanya potensi krisis pangan dunia akibat pandemi. Oleh karena itu setiap daerah wajib meminimalisir potensi terjadinya krisis pangan.
Ketahanan pangan penting disamping masalah kesehatan yang menjadi sorotan utama saat ini. Karena jika diibaratkan sedang di medan perang, maka dibutuhkan peralatan tempur yang kuat untuk melawan. Artinya, di era pandemi Covid-19 ini dibutuhkan pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi gizi masyarakat agar tidak mudah terserang berbagai virus.
Editor : Romza
