Pasuruan, NU Online Jatim
Anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gelar turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga di Pasuruan. Ahmad Hilmy melaksanakan agenda ini karena kerap terjadi laporan terkait lamanya mengurus perizinan mendirikan Madrasah Diniyah (Madin).
Reses yang bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Al-Ghozali Dusun Mojorejo, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk mempercepat pengurusan pendirian Madin. Hilmy, sapaan akrab Ahmad Hilmy berjanji akan berkoordinasi dengan DPRD setempat untuk memperbaiki regulasi yang ada.
“Saya akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membantu perizinan pembangunan Madin,” katanya.
Selain itu, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini juga akan merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Saya berharap Bosda bisa direalisasikan dengan cepat. Karena sangat dinanti siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama pandemi Covid-19,” ujarnya.
Dirinya mengakui bahwa bantuan Bosda ini sempat terhenti dikarenakan dananya digunakan untuk penanganan Covid-19.
“Pihak DPRD Jatim akan mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) karena masih ada peluang untuk dikaji lagi,” terangnya.
Hilmy juga mengkritisi terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madin yang sering dikeluhkan lembaga. Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar dana BOS bisa disalurkan dengan cepat.
“Secepatnya akan saya tanyakan penyebab terlambatnya bantuan BOS untuk Madin. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional pesantren,”ujarnya.
Menurut Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi sektor perekonomian orangtua siswa, belum lagi kebutuhan operasional sekolah tetap berjalan meski pembelajaran secara daring. Maka dari itu, dirinya berharap agar dana Bosda dan BOS bisa membantu orangtua dan pesantren.
“Oleh karena itu dana Bosda dan BOS diharapkan dapat meringankan beban perekonomian orangtua dan pesantren,” pungkasnya.
Editor: Syaifullah
