Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

APBD Mengendap, F-PKB Jatim Minta Tim Anggaran Eksekutif Dipanggil

APBD Mengendap, F-PKB Jatim Minta Tim Anggaran Eksekutif Dipanggil
Fauzan Fuadi, Ketua F-PKB DPRD Jatim. (Foto: NOJ/dc)
Fauzan Fuadi, Ketua F-PKB DPRD Jatim. (Foto: NOJ/dc)

Surabaya, NU Online Jatim
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja merilis persentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2021. Dalam rilis tersebut terlihat persentase penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori kuning dengan realisasi anggaran 27,89 persen.

 

Fakta realisasi anggaran di Jawa Timur ini akhirnya memantik kritik dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi. Menurutnya, angka tersebut berada di bawah realisasi anggaran yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 27,99 persen dan Provinsi Papua 28,25 persen.

 

Oleh karenanya, ia mempertanyakan kesungguhan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan anggaran yang terkesan mengendap sehingga realisasi anggarannya jauh berada di bawah 30 persen. 

 

“Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jawa Timur ada di bawah Provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kalimantan Utara,” kata Fauzan, Sabtu (17/07/2021).

 

Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur ini mengaku sangat miris melihat fakta realisasi anggaran yang ada. Menurutnya, serapan anggaran tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Jatim yang mencapai lebih dari 40 juta jiwa. 

 

"Begitu banyak orang yang membutuhkan, seharusnya ada akselerasi. Apalagi kondisi perekonomian masyarakat yang seperti ini," ujarnya . 

 

Lebih lanjut, politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto-Tuban ini memaparkan, di tengah wabah pandemi Covid-19 seharusnya realisasi anggaran betul-betul dimaksimalkan. Mengingat naiknya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

 

"Justru dalam kondisi luar biasa akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat diharapkan bahkan dinanti masyarakat khususnya menyangkut bantalan bantun sosial,” ujarnya. 

 

Tidak hanya itu, Pemulihan Ekonomi Nasional  (PEN) yang dicanangkan pemerintah harus juga didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memaksimalkan realisasi anggaran yang ada. Khususnya sokongan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga pembangunan ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai ekpektasi. 

 

“Seharusnya anggaran yang mengendap itu bisa disalurkan untuk pembagunan perekonomian. Pemerintah bisa juga memberikan bantalan bantuan sosial sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Jangan sampai banyak orang mati itu bukan karena covid tapi justru karena kelaparan hingga mudah sakit dan meninggal,” terang Fauzan

 

Secara khusus F-PKB Jawa Timur merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Jawa Timur untuk segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi kenapa hingga semester pertama mau berakhir masih di bawah 30 persen.

 

Editor: Risma Shavira

F1 Bank Jatim  Syariah 17/9