Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Bagaimana Menyikapi Penyebar Ide Khilafah di Tanah Air?

Bagaimana Menyikapi Penyebar Ide Khilafah di Tanah Air?
Unjuk rasa menentang keberadaan HTI. (Foto: NOJ/Rk)
Unjuk rasa menentang keberadaan HTI. (Foto: NOJ/Rk)

Oleh: Ainur Rofiq Al-Amin

 

Postingan di Youtube yang beredar pada September ini menunjukkan ada lembaga bantuan hukum yang mengatakan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dan Islam adalah agama resmi yang dilindungi negara. Lalu kesimpulannya, siapa yang menyudutkan atau menentang khilafah, sama dengan melakukan penodaan agama dan bisa dijerat dengan undang-undang penodaan agama.

 

Tentu ujaran di atas perlu ada kontranarasi, tidak dibiarkan mengudara di media sosial atau Medsos. Selama mereka masih bebas berkeliaran, maka selama itu pula kita perlu melakukan kontranarasi. Karena buktinya beberapa tokoh ada yang terhanyut nalar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan malah dimanfaatkan oleh mereka. Kita perlu menjaga generasi milenial dan centennial, wabilkhusus generasi muda NU dari asupan yang ‘menghasut’ atas nalar waras mereka.
 

***

Di buku saya Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir terbitan Wahid Foundation (2019) tercantum bab ‘Khilafah ala Hizbut Tahrir Merupakan Ajaran Islam, dan ada di Kitab Kuning?’ Di situ saya paparkan bagaimana ‘provokasi’ ala HTI untuk ‘menyempitkan’ wacana khilafah. Untuk itu, saya melakukan ‘brainstorming’ agar gen Y dan gen Z paham bahwa khilafah atau imamah atau imamah al-udzma itu tidak tunggal dalam wacana. Pun demikian, sistem politik dalam khazanah pemikiran Islam juga tidak tunggal.

 

Konklusi mereka bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dan Islam adalah agama resmi yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lalu siapa yang menentang khilafah sama dengan menentang Islam dan bisa dihukum. Konklusi ini bisa dipatahkan bila kita mau menelusuri jejak (sekali lagi jejak, tapi bukan jejak khilafah), yakni jejak perjalanan bangsa Indonesia.

 

Dalam majalah Al-Wa'ie milik eks HTI terbitan tahun 2010 ada judul tulisan ‘SM Kartosoewirjo: Pejuang Syariah yang Teguh’. Tulisan singkat itu mengapresiasi habis apa yang dilakukan Kartosuwiryo.

 

Kalau Kartosuwiryo dianggap oleh simpatisan Hizbut Tahrir sebagai pejuang syariah yang teguh, namun bagi para ulama, Kartosuwiryo malah dianggap bughat, lalu diperangi oleh negara. Selanjutnya apakah para ulama ini menentang syariah dan menentang Islam?

 

Padahal jelas Kartosuwiryo dalam UUD buatannya yang berjumlah 34 pasal menyebut Indonesia sebagai Negara Islam Indonesia (NII) yang menjamin berlakunya syariat Islam, serta dasar dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Islam, serta hukum tertinggi adalah Al-Quran dan hadits sahih (baca buku Biografi Singkat SM Kartosuwiryo). Tapi Kartosuwiryo tetap dilabeli bughat oleh para ulama.Tentu para ulama tidak sembarangan, pasti ada acuannya.

 

Dalam kitab fikih dasar (apalagi yang advanced) yang diajarkan di madrasah ibtidaiyah di pesantren, semisal Fathul Qarib sudah dijelaskan bab bughat sebagai kelompok Muslim yang membangkang terhadap imam yang adil. Rasa-rasanya dari 18 kutub mutabannat (kitab otoritatif) milik Hizbut Tahrir yang menyinggung tentang politik semisal Ajhizat Dawlat Al Khilafah, Nizam Al Hukm fi Al Islam, Al Dawlah al Islamiyyah hingga kitab tebal tentang UUD HTI yakni Muqaddimah Al Dustur tidak menyinggung bughat. Mungkin mereka takut dibughatkan karena menentang negara-negara yang eksis saat ini. Hanya satu kitab yang bukan mutabannat seperti kitab Nizam Al Uqubat yang menyinggung tentang bughat. Sekalipun demikian, ‘menarik’ penjelasan dalam kitab Nizam Al Uqubat itu bahwa termasuk dalam katagori bughat bagi mereka yang membangkang khalifah yang adil maupun khalifah yang dlalim.

 

Perlu diketahui bughat itu pelakunya juga bisa sesama muslim. Lalu siapa ulama NKRI yang membughatkan mereka? Dalam buku Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah, KH Hasan berkisah bahwa suatu saat KH Wahib Wahab memberikan kuliah fiqih siyasah di Pondok Tambakberas dan beliau menjelaskan pengalamannya dahulu bagaimana pemerintah Soekarno gamang memerangi DI/TII karena mereka sesama Muslim. Namun dengan tegas KH Wahib Wahab (putra KH Wahab Chasbullah) bicara bahwa pelaku makar harus diperangi. Masih di buku Tambakberas, salah seorang kiai bertobat dari DI/TII dan mengakui kebenaran pendapat KH Wahab Chasbullah atas penentangannya terhadap DI/TII.

 

Tidak hanya DI/TII, tapi juga pemberontakan Masyumi dan Permesta juga ditolak ulama. Masih di buku Tambakberas, H Abdul Mun'im menjelaskan bahwa suatu saat KH Idham Chalid dipanggil Kiai Wahab Chasbullah. Kiai Wahab berkata: "Celaka Masyumi melakukan pemberontakan dan membentuk pemerintahan sendiri dengan cara kekerasan dengan memproklamirkan PRRI di Sumatera Barat." Wah ini sudah jelas bughot, tidak bisa dlbenarkan, lalu apa yang mesti kita lakukan kiai? tanya KH ldham Cholid. Kiai Wahab menjawab: ”Kita harus segera membuat pernyataan sikap, agar tidak didahului oleh kelompok Syuyuiyyin (PKI). Karena PKI akan memanfaatkan peristiwa ini untuk menggebuk Masyumi dan umat Islam semuanya. Karena itu, kita mengeluarkan pernyataan sikap ini dengan dua tujuan. Pertama. agar PKI tahu bahwa tidak semua umat Islam setuju dengan pemberontakan PRRI. Kedua, agar dunia internasional jangan sampai menganggap bahwa pemerintah pusat sudah sepenuhnya dikuasai PKI, sebagaimana dipropagandakan Masyumi dan PSI untuk menggalang dukungan internasional."

 

Maka dalam sejarah Indonesia saja gamblang bagaimana mereka yang menggendong-gendong Islam dalam politik bisa dibughatkan oleh para ulama, dan para ulama itu tidak dianggap menentang syariah Islam. Belum lagi kalau kita membaca sejarah politik dunia Islam. Malah begitu banyak darah tertumpah karena masalah bughat ini.
 

Pertanyaannya, kalau 99 persen rakyat Indonesia menentang khilafah ala Hizbut Tahrir, maka apakah akan dianggap menodai Islam dan akan dimasukkan penjara? Atau malah sebaliknya?

 

Hal yang pasti, eks HTI telah menentang ajaran Islam berupa kesepakatan atas NKRI yang dibuat para pendiri bangsa termasuk para alim ulama. Kok bisa, mereka mau merubuhkan NKRI yang telah disepakati para pendiri bangsa dan ingin mengganti dengan khilafah ala Hizbut Tahrir.

 

Pernyataan terakhir, menentang suatu gagasan berbau Islam lalu dianggap menentang Islam, maka bisa dibayangkan kalau orang-orang seperti ini memegang kekuasaan politik dan memiliki kekuatan.

 

Pengajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. 

 

PWNU Jatim