Surabaya, NU Online Jatim
Komisi A DPRD Jawa Timur berharap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) benar-benar dapat membangkitkan perekonomian di desa.
Bumdes sebagai salah satu penggerak perekonomian di akar rumput dirasa sangat penting untuk terus digalakkan. Bahkan dalam hal ini, Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum mengusulkan penambahan anggaran demi menggalakkan Bumdes.
"Selain digerakkan, Bumdes diberi tambahan pendanaan. Jangan sampai orientasinya pada infrastruktur saja, tapi bagaimana dana ini supaya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat desa jadi seimbang," kata Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Tamim.
Gus Tamim mengatakan saatnya pembangunan kemandirian di masyarakat desa harus dilakukan penguatan, Bumdes harus diberdayakan. Hal ini dapat tercipta dengan salah satunya menambah anggaran serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
"Ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi rakyat desa. Diharapkan desa bisa mengangkat potensi dan menggerakkan ekonominya untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang mapan untuk masyarakatnya,” terang politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Di sisi lain, pendapat Gus Tamim diperkuat oleh Ketua Komisi A, Istu Hari Subagio. Ia mengatakan saat ini Bumdes di Jatim masih banyak dalam kondisi tidak sehat. Hal ini diakibatkan karena kondisi sumber daya manusia yang belum memadai.
Ia pun meminta para kepala desa agar lebih peka terhadap hal-hal yang terjadi. Peran aktif jemput bola kepala desa sangat dibutuhkan. Seperti jika sumber daya manusia tidak memadai segera menggelar pelatihan dalam mengantisipasi hal tersebut. Inisiatif seperti ini, menurut Istu masih belum banyak dilakukan.
"Maka kami usul agar kepala desa mendapatkan diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Agar nantinya kepala Bumdes ini bisa menjadi semakin hebat dalam mengelola," ucapnya.
Ia pun berharap, ke depan Bumdes ini benar-benar hidup dan dapat menopang perekonomian yang ada di desa.
"Bumdes ini bisa dijadikan sarana membangkitkan ekonomi berbasis desa. Sesuai dengan petunjuk Presiden membangun suatu daerah dari pinggiran terlebih dulu,” pungkasnya.
Editor: Risma Savhira
