• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 25 April 2024

Parlemen

Capai Angka Rp 250 Miliar, DPRD Jatim Kawal Ketat Anggaran Karantina TKI

Capai Angka Rp 250 Miliar, DPRD Jatim Kawal Ketat Anggaran Karantina TKI
Fauzan Fuadi, Ketua F-PKB DPRD Jatim. (Foto: NOJ/ss)
Fauzan Fuadi, Ketua F-PKB DPRD Jatim. (Foto: NOJ/ss)

Surabaya, NU Online Jatim

Fokus penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur hingga saat ini masih menjadi titik tekan kinerja Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Hal tersebut terbukti dengan digelontorkannya anggaran yang cukup fantastis.

 

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi mengatakan, gelontoran dana tersebut menjadi pengawasan khusus agar realisasi anggaran tepat sasaran dan sesuai peruntukkannya sesuai ekspektasi.

 

Salah satunya anggaran yang menjadi perhatiannya kali ini, yakni anggaran untuk karantina Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 250 miliar. Anggaran tersebut menurutnya sangat besar, mengingat hal tersebut tidak masuk dalam program kerja Pemprov Jawa Timur.

 

“Anggarannya besar sekali. Biarlah rakyat yang menilai, kita fokus bekerja dulu untuk penanganan pandemi sembari menunggu arahan pusat seperti apa, setelah tanggal 25 Juli ini, PPKM level 4 lanjut atau akan ada pelonggaran,” kata Fauzan yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini, Ahad (25/07/2021).

 

Sebagai lembaga dengan fungsi pengawasan, menurut Fauzan, anggaran dana tersebut harus dikawal ketat. Agar penggunaan anggaran tidak terbuang sia-sia. Evaluasi keseluruhan dari realisasi anggaran akan dilakukannya seiring dengan kinerja yang dilakukan.

 

“Pada saatnya, kami pasti akan evaluasi dan pertanyakan penggunaan anggaran oleh eksekutif digunakan untuk apa saja dan seberapa besar dampaknya. Yang pasti saya kaget dan saya yakin mayoritas anggota DPRD Jawa Timur lainnya banyak yang tidak tahu hal ini,” tegas Fauzan.

 

Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur ini mengaku, untuk saat ini pihaknya agak terbatas dalam melakukan fungsi pengawasan, karena diharuskan Work From Home (WFH). Namun kenyataan tersebut tidak lantas menjadi alasan pihaknya lengah dalam mengontrol semua kinerja Pemprov Jawa Timur.

 

“Ruang gerak kami oleh PPKM. Sejak era PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, sekarang PPKM Level, pengawasan lapangan yang kami lakukan tidak bisa maksimal, ke kantor saja tidak bisa karena semua,” pungkasnya.


Parlemen Terbaru