• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 20 April 2024

Parlemen

Cerita Anggota DPRD Jatim saat Jalani Vaksinasi

Cerita Anggota DPRD Jatim saat Jalani Vaksinasi
Ubaidillah saat jalani vaksinasi. (Foto: NOJ/istimewa)
Ubaidillah saat jalani vaksinasi. (Foto: NOJ/istimewa)

Surabaya, NU Online Jatim

Vaksin Covid-19 sudah mulai didistribusikan sejak Januari lalu. Kini giliran anggota DPRD Jawa Timur yang melakukan vaksinasi di gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (26/02/2021). Vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil IV, Ubaidillah mengatakan, sebelum dilakukan vaksinasi, dirinya melalui serangkaian tes kesehatan untuk melihat kondisi tubuh dan mengidentifikasi penyakit penyerta dari penerima vaksin.

 

“Setelah registrasi, penerima vaksin melakukan cek kesehatan dengan mengukur suhu tubuh, cek tekanan darah, dan lain sebagainya,” katanya.

 

Setelah proses anamnesa selesai, politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini dinyatakan layak untuk menerima vaksin.

 

“Alhamdulillah, setelah pemeriksaan kesehatan saya dinyatakan layak menerima vaksin Covid-19,” terang dia.

 

Dengan adanya program vaksinasi ini, dirinya berharap agar masyarakat di Dapil IV yang meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

 

“Saya berharap ketika akan dilakukan vaksinasi massal, masyarakat percaya dan tidak takut lagi,” harapnya.

 

Bahkan, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini sudah memastikan bahwa vaksin tersebut aman.

 

“Vaksin ini aman dan halal, juga tidak berbahaya,” ujarnya.

 

Ubaidillah mengungkapkan, bahwa tidak mungkin pemerintah mencelakakan masyarakat. Oleh karena itu, vaksin ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

 

“Maka jangan takut lagi divaksin. Negara ini hadir untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, jadi tidak mungkin pemerintah melakukan suatu hal yang mencelakakan masyarakat,” ungkapnya.


Parlemen Terbaru