Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Diskusi Publik PMII Sumenep Kaji Isu Sumber Daya Alam

Diskusi Publik PMII Sumenep Kaji Isu Sumber Daya Alam
Diskusi Publik soal Kontrol Sumber Daya Alam oleh PMII Sumenep. (Foto: NOJ/ Firdausi)
Diskusi Publik soal Kontrol Sumber Daya Alam oleh PMII Sumenep. (Foto: NOJ/ Firdausi)

Sumenep, NU Online Jatim

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep telah resmi dilantik, Ahad (26/09/2021) yang dipusatkan di gedung Kopri Sumenep. Pada momentum itu, juga dilakukan diskusi publik dengan tema ‘PMII sebagai Kontrol Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumenep’.

 

Alumni Korea Development Institute School of Poticy and Management Korea Selatan, Badrul Arifin sebagai pemateri mengatakan, ada beberapa masalah yang perlu disikapi dalam isu Sumber Daya Alam (SDA) di Sumenep. Yaitu migas, tambak udang, tambang fosfat, pembangunan tol trans Madura dan reaktifasi jalur kereta api.

 

“Isu-isu tersebut perlu dikawal oleh warga pergerakan, agar bagaimana warga  bisa juga menikmatinya,” ujar kader PMII Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

 

Segela bentuk kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat dan hanya bermanfaat kepada kelompok tertentu, tentu harus dilawan. Menurutnya, dalam kamus gerakan sosial, tidak ada menang dan kalah. Yang ada adalah bangkit melawan dan membela yang tertindas.

 

Dirinya menambahkan, pengawalan terhadap isu tambak udang yang membentang di sepanjang pesisir pantai di Sumenep juga perlu digalakkan. Mengingat, hal ini menjadi persoalan yang takk kunjung usai.

 

“Apakah tambak udang tersebut memberi manfaat pada warga? Apakah sesuai dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)? Itu yang perlu dipertegas dan dievaluasi secara mendalam,” ungkapnya.

 

Terkait gonjang ganjing isu pembangunan tol trans Madura dan reaktifasi jalur kereta api, Badrul menyebutkan bahwa isunya akan dipusatkan di jalur utara dan tengah. Namun narasi lebih banyak mengarah pada jalur utara.

 

“Jika hal ini terlaksana, maka yang akan menjadi korban pertama kalo warga yang harus rela tanahnya dijual untuk proyek itu,” tegasnya.

 

Untuk menyikapi isu tersebut, ia mengajak kepada seluruh warga pergerakan untuk menyikapinya dengan bersama seluruh Ketua PC PMII se-Madura. “Walaupun belum ada kajian akdemik, kita harus melakukan wacana tandingan. Kita dorong pemerintah agar tidak fokus pada peningkatan infrastruktur dan SDA saja, akan lebih perhatian pada SDM,” pintanya.

 

Sementara pemateri lainnya, Irwan Hayat mengutarakan, di dalam nilai dasar pergerakan ada variabel yang menjadi pokok utama, yakni hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Di nomor tiga, manusia dituntut agar bisa mengelola dan memanfaatkan SDM dengan baik, termasuk melestarikannya secara berkelanjutan.

 

“Ini kompleks dan relevan jika dikontekstualisasikan agar bisa dikelola seutuhnya untuk dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Yang dijadikan prinsip oleh kita adalah SDA ada masanya,” kata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep itu.

 

Ia menyebutkan, prinsip yang harus dipegang teguh oleh warga pergerakan adalah menjaga keseimbangan. Sebab manusia membutuhkan sinergitas alam, seperti udara yang dihirup, air yang diminum, dan sejenisnya. Semuanya itu digunakan oleh manusia untuk kepentingan energi.

 

“Yang wajib kita pikirkan adalah bagaimana alam ini tidak kering dan terhindar dari bencana. Sebab dalam aspek regulasi dan kebijakan pemerintah, SDA memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih Sumenep memiliki SDA yang melimpah dibandingkan dengan 3 kabupaten yang ada di Madura,” sebutnya.

 

Berkaitan dengan fosfat, menurut Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu dikatakan, bahwa tokoh ulama, eksekutif, dan legislatif telah melakukan proteksi tentang fosfat, hingga akhirnya menolaknya.

 

“Hal ini karena setelah dikaji, lebih banyak mafsadat dibanding manfaatnya,” pungkasnya.


Editor:
F1 Bank Jatim Syariah (6/12)