Jember, NU Online Jatim
Usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar menunda tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 hendaknya dilaksanakan. Karena ujung dari usulan tersebut adalah demi menyelamatkan rakyat.
Penegasan disampaikan pengamat politik Universitas Jember (Unej), Agung Purwanto. Dalam pandangannya, saat wabah Corona masih mengancam, ada baiknya penentu kebijakan untuk mendengarkan usulan PBNU tersebut.
"Keamanan umat dari ancaman wabah virus Corona lebih penting karena mengancam nyawa, sedangkan rekrutmen pemimpin ada mekanisme alternatif yang juga sudah ada aturannya, sehingga tidak masalah menunda Pilkada," katanya, Selasa (22/9/2020) sebagaimana dilansir Antara.
Dirinya memahami jika Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP menolak usulan banyak kalangan termasuk organisasi massa keagamaan terbesar, seperti NU dan Muhammadiyah, agar menunda pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.
Menurutnya, proses suksesi melalui Pilkada bukanlah sekadar rutinitas prosedural pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi, melainkan merupakan arena politik.
"Di mana siapa akan mendapatkan apa. Itu tentang alokasi kekuasaan dan penundaan Pilkada akan menempatkan pejabat kepala daerah setingkat di atasnya menentukan penjabat kepala daerah di level bawahnya," tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada akan menjadi ajang politik yang bisa mengubah konstelasi politik di daerah, sehingga wajar para legislator menolak keras penundaan tersebut.
"Kepemimpinan itu memang penting dalam ajaran Islam dan Pilkada adalah sarana merekrut pemimpin umat di daerah. Namun keamanan umat dari ancaman wabah virus Corona lebih penting karena ini mengancam nyawa," jelas dosen Fisip Unej itu.
Memilih alternatif cara untuk mendapatkan pemimpin di daerah lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan pelaksanaan Pilkada yang sangat jelas berpotensi menjadi klaster penularan virus Corona.
"Pelaksanaan Pilkada akan sering melibatkan kerumunan massa sehingga bisa dipahami bila NU dan Muhammadiyah serta kalangan lainnya mengusulkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020," terangnya.
Menurutnya, bagi partai politik yang sudah berproses sesuai dengan konstitusi untuk mengusung bakal calon kepala daerah akan memilih politik di mana merupakan arena kekuasaan.
"Usulan NU dan Muhammadiyah serta banyak kalangan untuk menunda Pilkada juga sudah prosedural dalam mengambil keputusan melalui perhitungan manfaat dan mudlaratnya. Sehingga menyelamatkan banyak nyawa adalah prioritas yang sudah tepat," pungkasnya.
