Surabaya, NU Online Jatim
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur terus dorong kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khusususnya dari segi kualitas dan kuantitas produk.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menuturkan, di era masyarakat ASEAN banyak pasar domestik malah kebanjiran produk luar negeri. Kondisi tersebut menjadi kegelisahannya mengingat produk luar ini mengancam regulasi produk dalam negeri.
Ia mengatakan untuk saat ini pemerintah sudah meberikan legislasi yang menurutnya pro terhadap UMKM. Salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan ke-empat atas PP Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jalan Tol. Peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya rest area harus memberikan ruang 30 persen untuk komersial UMKM.
"Perlu dikawal bagaimana PP No 17 Tahun 2021 diimplementasikan di Jatim," kata Anik.
Sekertaris DPW PKB Jatim ini menuturkan, tidak hanya di dataran pusat yang mempunyai legislasi terhadap UMKM yang mengadopsi peraturan tersebut, di tingkat Pemprov Jatim pun demikian.
Provinsi ujung timur pulau Jawa ini mempunyai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM. Hal tersebut menjadi kolaborasi yang saling menguatkan dalam hal memajukan UMKM.
"Artinya payung hukum ini sudah dirasa cukup, bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perlindungan terhadap UMKM. Dengan begitu UMKM bisa menjadi tuan di rumah sendiri,"
Mantan Ketua Fatayat NU Jatim ini berharap pemerintah melalui pejabat daerah dapat juga memberikan atensi kepada UMKM. Hal ini dapat dibuktikan, salah satunya pemberian suntikan dana dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan pameran.
Ia yakin jika pemberdayaan UMKM terus dilakukan lambat laun, UMKM dapat memberikan geliat positif bagi perekonomian masyarakat.
"Apabila itu dilakukan oleh nasional provinsi kabupaten hingga kota suntikan modal untuk UMKM juga Ditambah saya yakin 5 tahun kedepan UMKM jadi tuan di negeri sendiri," harapnya.
