Mojokerto, NU Online Jatim
Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdhatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh pengurus LPPNU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se Kabupaten Mojokerto. Senin (15/03/2021). Rapat koordinasi ini dalam rangka menyikapi rencana pemerintah melakukan impor satu juta ton beras.
Dalam rapat yang dilaksanakan di Wisma Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto ini disepakati bahwa LPPNU se Kabupaten Mojokerto menolak rencana impor beras tersebut.
Impor beras dinilai merugikan petani karena bisa menyebabkan anjloknya harga jual Gabah Kering Panen (GKP). "Kami di Kabupaten Mojokerto menolak impor beras dan juga komoditas pertanian apapun yang bisa merugikan petani," kata Heru Suyitno, Wakil Sekretaris LPPNU Kabupaten Mojokerto.
Ia mengatakan, kini harga di pasaran sangat murah hingga petani tidak mendapatkan keuntungan bahkan rugi. Sebab harga gabah di pasaran tingkat tengkulak di kisaran Rp 3.500 – Rp 3.600. Dan kisaran harga tersebut jauh dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.200.
"Hari ini harga gabah hancur gara-gara kebijakan rencana impor beras. Di Mojokerto harga saat ini Rp 3.500 – Rp 3.600," ungkap Heru kepada NU Online Jatim.
Menurutnya, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah sangat memberatkan petani. Ia berharap rencana tersebut dibatalkan supaya tidak semakin merugikan petani.
"Saya minta kepada pemegang kebijakan untuk membatalkan rencana impor beras ini. Karena sangat melukai hati para petani dan secara data statistik kita surplus beras, apalagi di Mojokerto sebagai penyangga pangan daerah," papar Heru.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi LPPNU Kabupaten Mojokerto tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah agar menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Editor: Romza
