Surabaya, NU Online Jatim
Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jawa Timur kian waktu akan terus bertambah. Tercatat pada hari Senin (23/08/2021) ada penambahan PMI sebanyak 263 orang dengan total 20 ribu lebih kedatangan PMI.
Kabarnya, dalam minggu ini saja akan ada 1500 PMI yang akan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. PMI yang datang akan melalui beberapa tahap prosedural, seperti tracinh oleh Kantor Ksehatan Pelabuhan (KKP).
Bagi PMI yang positif akan langsung kirim ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura dan yang negatif diisolasi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, untuk menjalani isolasi selama tiga hari. Untuk PMI warga non Jawa Timur akan diinapkan ke asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMP) Jawa Timur.
"Proses di Sukolilo itu normalnya tiga hari, karena proses karantina itu total delapan hari dengan konsep tiga hari di Sukolilo, lima hari di daerah masing-masing. Setelah tiga hari Pemerintah Derah akan menjemput dan melaksanakan karantina. Khusus untuk di Kabupaten Bangkalan proses karantina akan dilakukan seluruhnya dalam tanggungan Pemerintah Provinsi. Karena Bangkalan masih belum dianggap belum landai," ucap Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Rabu (25/08/2021).
Menurut Hikmah, kepulangan PMI ini ada dua sebab. Yakni dideportasi karena berangkat secara non prosedural, dan yang kedua, berangkat dengan prosedural namun pulang karena putus kontrak atau tidak lagi bekerja.
"Yang non prosedural jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka rata-rata berasal dari Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Lumajang," ujar politisi asli Malang ini.
Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Jawa Timur ini meminta pemerintah daerah asal PMI prosedural, seperti Tulungangung, Malang dan Blitar untuk memprioritaskan pelatihan literasi keuangan. Agar uang yang didapatkan dari hasil kerja di luar negeri dapat pergunakan kepada hal-hal yang produktif. Seperti dibuat wirausaha dalam mencukupi kebutuhan sehari hari, khususnya ditengah pandemi yang serba dibatasi.
"Tidak usah menunggu 2022 untuk melakukan proses pelatihan untuk warga PMI, agar uang mereka terpantau. Mereka uangnya harus diselamatkan," katanya.
Tidak hanya itu, bagi PMI yang non prosedural dan berada dalam garis miskin serta memenuhi kualifikasi data warga miskin, Hikmah menyarankan agar segera memasukkan data ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk segera mendapat antrian agar bisa menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
"Ini masih belum tepikirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini baru terpikirkan saat saya melakukan rapat koordinasi kemarin," ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur ini mengungkapkan, yang menjadi problem terkait kedatangan PMI ini yakni kepulangan PMI warga non Jawa Timur yang melewati Bandara Juanda masih berada dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Artinya semua keperluan sepenuhnya ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut akan menambah beban tanggungan pembiayaan.
"Karena menangani warganya saja sudah cukup dan kuwalahan. Kami berharap Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ikut membantu bagi warga non Jawa Timur, yang rata rata dari NTT dan NTB ini. Bagaimana mereka ikut serta menangani, terutama untuk yang sakit, karena yang sakit ini butuh biaya," harap mantan aktivis PMII ini.
Hikmah menuturkan, beban tanggungan yang dipikul Pemerintah Provinsi Jawa Timue terkait kepulangan PMI ini sudah begitu berat. Belum lagi tunggakan pembayaran gedung isolasi asrama haji yang mencapai Rp 5 miliar lebih.
Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tlmur agar sesegera mungkin melunasi tunggakan tersebut. Sebab, tunggakan ini akan menghambat kelancaran sarana dan prasarana tempat tersebut.
"Pembayaran tahap awal sebesar Rp 500 juta berasal dari Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara kedatangan PMI semakin padat, maka sebaiknya kewajiban terhadap asrama haji segera ditunaikan. Agar layanan kepada PMI tetap maksimal," pintanya.
