Tuban, NU Online Jatim
Membincang dualisme pendidikan di Indonesia memang menarik. Di satu sisi, ada Kemendikbud yang mengurusi berbagai kepentingan pendidikan umum, di sisi lain ada Kemenag yang mengurusi perkara teknis penyelenggaraan keagamaan di tanah air. Termasuk lembaga pendidikannya.
Polarisasi pendidikan ini, menurut Akhmad Zaini, Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban, secara historis berakar dari peraturan klasik politik etis yang dijalankan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 1905.
Belum lagi beberapa ordinansi yang dijalankan untuk mengawasi para guru agama dan pesantren pasca politik etis tersebut.
“Sehingga pada akhirnya melahirkan dikotomi pendidikan di kalangan pribumi saat itu. Dua kutub pemikiran founding fathers Indonesia, kubu nasionalis-sekuler dan nasionalis-religius, juga merupakan dampak dari hal ini,” katanya, Sabtu (20/02/2021).
Zaini, yang juga penulis buku ‘Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia’ tersebut lantas menjelaskan mekanisme perlawanan yang dijalankan oleh para pengelola lembaga pendidikan.
"Pasca politik etis itu, ada yang melakukan penyesuaian seperti KH A Dahlan dengan jaringan sekolah Muhammadiyahnya, yang menitikberatkan pada pelajaran Islam,” terang dia.
Ada juga yang memperkokoh khazanah dan falsafah kebudayaan ala Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya. “Ada juga kalangan pesantren yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai pedagogisnya." kata pria yang pernah menjadi wartawan media terkemuka itu.
Lebih lanjut, Zaini menjelaskan, setelah kemerdekaan, dengan dibentuknya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi proses yang menarik di kalangan muslim tradisional. Ada yang mempertahankan sistem salafnya, ada yang mengkombinasikan dengan sistem modern, ada juga yang corak modernitasnya lebih dominan.
"Semua ada plus-minusnya. Tapi, pada dasarnya jangan sampai sistem kependidikan kepesantrenan luntur gara-gara unsur lembaga formalnya," urai pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah ini.
Yang perlu dicatat semua pihak, dualisme sistem pendidikan ini dalam konteks kekinian telah melahirkan ketidakadilan dalam hal penganggaran. Lembaga di bawah diknas mendapat anggaran lebih banyak dari lembaga pendidikan di bawah naungan kemenag.
"Ini problem seriusnya. Seharusnya, segera dicarikan solusi," tambah Zaini
Pada acara yang digelar di aula IAINU Tuban yang dihadiri kurang lebih 120 peserta ini, Rijal Mumazziq Z, tidak menampik ulasan dari Zaini.
Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (Inaifas) Kencong-Jember yang hadir sebagai pembedah tersebut, lebih memilih mengulas aspek tergesernya peran pendidikan Islam sejak berakhirnya era Perang Jawa pada 1830 hingga kaitannya dengan konteks pendidikan saat ini.
"Harus diakui jika westernisasi dimulai dengan proyek membaratkan kaum bangsawan saat itu dengan pola pendidikan ala Eropa. Namun, kaum santri bisa melakukan perlawanan dengan caranya yang khas,” jelas Rijal.
Setelah satu abad pasca politik etis, lanjutnya, dualisme sistem pendidikan di Indonesia mulai mencair. Pasalnya, banyak para santri yang berdiaspora di berbagai bidang non-agama, dari keilmuan eksakta, sastra, hingga teknik.
"Dan, mereka ini tetap berpijak pada nilai kesantriannya. Silahkan dicek, berapa jumlah doktor dan profesor dari NU yang memiliki latarbelakang kesantrian yang kuat walaupun berkiprah di luar kandang’nya. Melimpah, bukan? Artinya, ini merupakan penerapan attawazun dalam dunia pendidikan dan profesionalisme,” jelas dia.
Acara bedah buku ini merupakan kelanjutan dari penanda tanganan kerja sama yang diteken oleh rektor dua kampus tersebut pada pagi harinya.
