Surabaya, NU Online Jatim
Industri halal secara garis besar menekankan pada proses pembuatan dan bahan-bahanya sesuai dengan syariat Islam. Selain negara-negara yang mayoritas penduduknya mulsim, kini industri halal juga digandrungi negara-negara barat. Serta industri halal, ketika melihat prospek ke depan, akan memberikan dampak yang positif.
Poin penting di atas adalah pembahasan dalam agenda Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan TV9 yang bertajuk 'MUI dan Industri Halal di Indonesia'. Acara ini menghadirkan Prof Mas’ud Said, pakar industri halal. Dirinya mengatakan, industri halal adalah potensi yang sangat kuat bagi masa depan.
“Pertama, halalisasi dan labelling halal itu menjadi sesuatu yang massif. Baik di Asia, kawasan Timur Tengah, juga di negara-negara Barat,” kata Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim.
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) itu menambahkan, industri halal akan lebih terkenal dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga semua masyarakat yang menjadi konsumen akan berinisiatif untuk yang memberi label halal.
Kedua, harus ada kampanye yang menarik tertarik berbagai sektor halal.
“Yang kedua, semenarik mengenai bagaimana mengkampanyekan halal, makanan halal, industri halal, pakaian halal, alat-alat yang halal, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan turisme yang halal. Nah ini sangat masif di Indonesia karena sebetulnya ada gap,” tambah Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Malang tahun 1990-1991, Sabtu (20/02/2021).
Sebagai nahdliyin, ia menambahkan bahwa Jawa Timur dan seluruh Indonesia yang mayoritas Islam, tentu sangat bergantung pada produk halal. Sehingga insdustri halal menjadi hal yang sangat penting di dunia.
“Kita ini potensi produknya tinggi, kebutuhan tinggi, tetapi belum menjadi produsen utama industri halal di dunia. Di Asia saja kita masih sedikit, lebih tertinggal dari Malaysia,” tambah Mantan Staf Khusus Menteri Sosial RI.
Dewan Pimpinan Ketum MUI Jatim itu menuturkan, industri halal juga harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya orang-orang tertentu. Untuk itu, pemerintah memiliki kewenangan yang kuat supaya sama rata dan sama rasa.
“Selajutnya, industri halal juga berkaitan dengan bagaimana mengakselarasikan industri itu di kalangan luas. Di situ pemerintah bisa masuk, perbankan bisa masuk, MUI tentu menjadi penjamin fatwa bahwa ini sudah di nyatakan halal,” tuturn laki-laki kelahiran Sidoarjo itu.
Prof Mas'ud memaparkan, jika Jatim memiliki beberapa langkah untuk menjadi industri halal. Dari elemen-elemen ini, Jatim siap dan menjadikan jejak yang baik untuk masa depan.
“Pertama, menyediakan ahli-ahli yang memverifikasi mana yang disebut halal. Kedua, MUI Jatim membentuk lembaga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, itu juga terintegrasi dengan sitem sertifikasi halal di Jatim. Ketiga, mengikuti Ibu Gubenur yang ingin menjadikan Jatim sebagai kawasan halal,” pungkasnya.
Editor: Risma Savhira
