Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka

Jelang Pilkada, PC GP Ansor Sidoarjo Deklarasi Satgas Anti Politik Uang

Jelang Pilkada, PC GP Ansor Sidoarjo Deklarasi Satgas Anti Politik Uang
Jajaran pengurus PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur saat membacakan 6 poin deklarasi Satgas Anti Politik uang di aula kantor PCNU Sidoarjo, Perum Puri Airlangga, Sidoarjo, Ahad (29/11/2020) siang. (Foto: NOJ/Yuli Riyanto)
Jajaran pengurus PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur saat membacakan 6 poin deklarasi Satgas Anti Politik uang di aula kantor PCNU Sidoarjo, Perum Puri Airlangga, Sidoarjo, Ahad (29/11/2020) siang. (Foto: NOJ/Yuli Riyanto)

Sidoarjo, NU Online Jatim

Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi Satuan tugas (Satgas) antipolitik uang di aula kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo, Perum Puri Airlangga, Sidoarjo, Ahad (29/11/2020) siang.

 

Deklarasi Satgas antipolitik uang yang digelar menjelang perhelatan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sidoarjo ini diikuti oleh jajaran pengurus PC GP Ansor Sidoarjo, dengan tetap wajib mengikuti protokol kesehatan.

 

Tampak hadir pula dua orang Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, diantaranya Koordiv Penanganan Pelanggaran (PP), Agung Nugraha, dan Koordiv Hukum, Humas dan Data Informasi (H2DI), Feri Kuswanto.

 

Ada 6 Poin Deklarasi Satgas Antipolitik Uang PC GP Ansor Sidoarjo yang dibaca secara bersama-sama oleh pengurus PC GP Ansor Sidoarjo yang hadir dalam acara tersebut, dan disaksikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Sidoarjo.

 

Pertama, kami PC GP Ansor Sidoarjo menolak dan melawan praktek money politic (politik uang) dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

 

Kedua, mengawal Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 dari praktek money politic karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

 

Ketiga, tidak membenarkan money politic sebagai sarana meraih simpati karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat.

 

Keempat, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi dan misi serta program kerja para calon kepala daerah.

 

Kelima, mendukung kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap praktek money politic dan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.

 

Keenam, memastikan berjalannya proses penanganan pelanggaran tindak pidana money politic dan tindak pidana lainnya dalam pemilu.

 

Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin, menjelaskan tujuan deklarasi ini, yakni bagaimana kedepan Ansor hebat dan Sidoarjo bermartabat, sesuai dengan tagline (tema) yang diusung dalam Konferensi PC GP Ansor Sidoarjo beberapa waktu lalu.

 

“Sehingga harapan sahabat-sahabat Ansor dan Banser Sidoarjo, Pilkada 2020 juga harus bermartabat, artinya bebas dari money politic,” kata H Rizza, sapaan akrabnya.

 

Lebih lanjut, ia menegaskan, Satgas tersebut nantinya akan melakukan aksi di 18 kecamatan. Setiap satu kecamatan akan ada 30 Satgas yang bergerak mengelilingi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di desa-desa se-Kabupaten Sidoarjo.

 

“Dimanapun ada gerakan money poltic, maka akan segera dilaporkan kepada Bawaslu Sidoarjo, dan yang paling utama, kami Ansor-Banser Sidoarjo bersama sahabat Bawaslu Sidoarjo. Ketika ada pelanggaran segera ditindak tegas tanpa harus tebang pilih, takut, dan minder,” tegas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut kepada NU Online Jatim.

 

Sementara itu, Koordiv Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, menerangkan, terkait konteks pemilihan dalam bentuk apapun, termasuk Pilkada ini adalah hajat bersama semua elemen yang ada di dalam masyarakat.

 

“Kami dengan adanya sahabat- sahabat dari GP Ansor ini juga memberikan dukungan kuat, khususnya terhadap gerakan antipolitik uang yang menjadi momok dan mencederai dalam setiap proses pemilihan. Pasti ini bagian dari penguatan kami juga,” terangnya.

 

 

Agung menyadari, bahwa selama ini pihaknya memiliki keterbatasan jumlah personil. Baik penyelenggara maupun pengawas. Totalnya tidak sampai 5% dari jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

 

“Dengan banyaknya elemen-elemen masyarakat hari ini yang mendukung kami, semakin kami bisa memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah hari ini akan mendekati proses pemilihan kepala daerah yang sehat dan bermartabat,” ujarnya.

 

Editor: Romza

PWNU Jatim Harlah