Banyuwangi, NU Online Jatim
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memaparkan, bahwa APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi Covid-19. APBN berperan sentral untuk melindungi masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
Penekanan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian Nota Keuangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Penyampaian tersebut disiarkan langsung di kanal youtube Sekretariat Presiden, Senin (16/08/2021).
Presiden Jokowi menyebutkan, bahwa sejak awal pandemi APBN telah dimanfaatkan sebagai perangkat kontra siklus, mengatur keseimbangan, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan dan mondorong kelangsungan pemulihan usaha,” ujarnya saat dalam
“Strategi ini membuahkan hasil, yakni pada kuarta II tahun 2021 tumbuh 7,07 persen year on year dan tingkat inflasi yang terkendali 1,52 persen year on year,” tutur Presiden Jokowi.
Undang-undang sentral kerja, lembaga pengelola investasi dan sistem OSS berbasis resiko adalah lompatan keberhasilan yang berdampak pada peningkatan produktifitas, daya saing investasi dan eksport. Serta penciptaan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan viskal yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi sruktrual.
Dengan berpijak pada tema tersebut serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19, indikator makro yang digunakan pada tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5 persen. Dengan demikian, pemulihan tetap terjaga dan dipercepat.
“Konsolidasi viskal 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pembangunan SDM melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan,” tambahnya.
Oleh karena itu, pada tahun 2022 pemerintah menetapkan kebijakan viskal yang ekspansif-konsolidatif dalam enak pokok kebijakan, yaitu:
- Melanjutkan pengendalian Covid-19 dan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
- Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
- memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggull berintegritas dan berdaya saing.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
- Penguatan desentralisasi viskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
- Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus pada program pemerintah dan berbasis hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Editor: A Habiburrahman
