Sidoarjo, NU Online Jatim
Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pemberian nomor registrasi, untuk mempermudah pendampingan.
Atas dasar wawasan tersebut, Moh Winarto, Ketua RT 010, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo menyampaikan usulannya agar Pemerintah Desa (Pemdes) Jumputrejo segera membentuk BUMDes.
Usulan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar Pemdes Jumputrejo di balai desa. Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala desa (Kades), pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Pendamping desa, Senin (28/09) malam.
Lebih lanjut, ketua Pimpinan Ranting (PR) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jumputrejo tersebut mengemukakan bahwa BUMDes sebagai sarana penting untuk memajukan ekonomi masyarakat desa.
Menurut pandangannya, Desa Jumputrejo memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus, diantaranya Tanah Kas Desa (TKD) yang luas. Selain itu lokasinya dekat dengan rest area jalan tol. Begitu juga potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup besar dengan banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki.
“Desa kita sangat luas dan besar, oleh karena itu saya kira sudah waktunya dibentuk BUMDes. Mohon untuk dimusyawarahkan. Unit usahanya bisa berbagai macam, misalnya tanah TKD yang luas bisa dijadikan TPST atau pasar, atau mengajukan fasilitas stand untuk warkop angkringan di rest area jalan tol yang nantinya bisa melibatkan para pemuda desa untuk pengelolaannya dibawah naungan BUMDes,” ujarnya.
Ia menambahkan, di Desa Jumputrejo saat ini banyak terdapat komplek perumahan, termasuk yang baru dibangun, tentunya kedepan akan membutuhkan banyak tenaga security.
“Bisa kita jadikan peluang usaha BUMDEs unit bidang jasa outsourcing security, kita manfaatkan potensi pemuda yang ada di desa kita, terutama yang belum punya pekerjaan. GP Ansor Jumputrejo siap mendukung apabila diperlukan untuk membantu memfasilitasi tenaga securitinya. Desa kita yang sangat besar berpotensi menjadi desa yang mandiri dengan adanya BUMDEs,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BPD, Abdul Ro’in, memberikan tanggapan yang positif atas usulan Moh Winarto terkait pembentukan BUMDes. “Rencana pembentukan BUMDes sudah kita bahas dengan pengurus BPD lainnya, saya tidak janji tapi saya usahakan secepatnya terealisasi,” terangnya.
Sekretaris Desa Jumputrejo, Miko juga menyampaikan tanggapannya, Pemdes Jumputrejo telah menganggarkan 200 juta untuk pasar desa, tapi karena pandemi Covid-19, sebagian anggaran dialihkan.
“Sebetulnya kita sudah menganggarkan 200 juta untuk pasar desa, tapi karena Covid-19 sebagian kita alihkan, tinggal 50 juta untuk pasar desa dan TPST. Masalah BUMDES, nanti akan kita buatkan Perdes dan kita bentuk pengurus, kita sudah rapat dengan BPD. Saat ini kita sedang mencari orang sebagai pengelola BUMDes, silahkan kalau ada warga yang punya jiwa sosial tinggi di lingkungannya (karena kita masih mengawali), dan nanti bisa diajukan kepada Kades,” tegasnya.
Moh Winarto saat ditemui NU Online Jatim berharap usulannya bisa segera terealisasi dan GP Ansor ranting Jumputrejo siap mendukung. Karena BUMDes sebagai sarana penting untuk memajukan ekonomi masyakat desa. Banyak desa yang BUMDesnya aktif dan produktif karena dikelola dengan professional, terpisah dengan urusan pemerintahan desa, sehingga BUMDes bisa fokus dalam usaha ekonomi.
“Banyak desa yang BUMDesnya aktif dan produktif bisa mengangkat kemajuan desa itu sendiri. Contohnya BUMDes di Ponggok Jawa Tengah yang omsetnya miliaran. Ada lagi BUMDes sukses di daerah Sekapuk, Kabupaten Gresik yang beberapa waktu lalu sempat viral, mobil operasional Kadesnya Toyota Alphard, punya ambulans, dan semua perangkat desanya diberikan fasilitas kendaraan operasional yang dibeli dari keuntungan BUMDes,” ungkapnya.
Editor : Romza
