Surabaya, NU Online Jatim
Keluhan terkait suasana bising di sebuah kawasan kerap menjadi pembicaraan namun sulit dicarikan solusi yang tepat. Masing-masing tersandera oleh suasana sehingga tidak menemukan titik temu dalam mengurainya.
Hal tersebut sebagaimana diali Iksan Sahri dalam akun Facebooknya, Kamis (9/1).
“Beberapa bulan terakhir ini saya agak sebel dengan suara sound tetangga yang kebetulan Kristen dan memutar lagu kebaktian setiap pagi. Bukan karena lagu kebaktiannya, tapi karena kebisingannya atau nyaringnya. Di setiap pagi, suara nyaring lagu tersebut mengganggu waktu hening saya,” katanya.
Saat menghadapi kenyataan ini, dirinya sebenarnya hendakn komplain, namun diurungkan lantaran berada dalam dilema yang panjang.
“Bukan karena apa, tapi karena tetangga yang lain di arah angin yang lain juga memutar lagu salawat ketika beranjak siang dengan volume yang tidak kalah besar,” ungkapnya.
Disampaikan dosen STAI Al-Fithrah Surabaya ini, belum lagi bagaimana tetangga yang Kristen juga harus mendengar suara azan dari corong masjid di sekitar kawasan setempat. Termasuk kalau subuh saat mereka masih tidur. Belum lagi menjelang azan masih ditambah dengan salawat dan di Surabaya ditambah lagi dengan syair Gus Dur. Tentu juga pengajian sehabis subuh yang sering kali diperdengarkan ke corong masjid.
“Kalau pihak masjid beralasan itu dakwah, maka pertanyaannya adalah apakah tetangga Kristen saya itu juga dapat dibenarkan jika menyatakan bahwa yang dilakukannya itu juga untuk syiar Kristiani. Kalau mau adil seharusnya jawabannya sama,” kilahnya.
Lebih jauh tentang budaya bising, ternyata tradisi merayakan kebisingan adalah sesuatu yang telah mendarah daging.
“Ada resepsi pernikahan sound sistemnya besar sekali hingga kadang membuat kaca rumah bergetar. Begitu juga dengan kematian, sering kali dirayakan dengan kebisingan alias pakai sound juga," kata pengurus di PW Laksesdam NU Jatim tersebut.
Dalam pandangannya, kalau di negara Barat jelas ini adalah pelanggaran karena wilayah privat menggangu wilayah privat orang lain.
“Tapi tentang hal tersebut kita tak pernah tegas. Batas wilayah privat dan publik seringkali masih tercampur radikalisme, bukan hanya di tingkat masyarakat tapi pejabat negeri ini,” keluhnya.
Terkadang terdapat beberapa kepala daerah yang sangat menggebu mengurusi wilayah privat seperti tidak boleh bertamu di waktu magrib, tata cara berpakaian warganya, hingga tidak boleh keluar malam bagi jenis kelamin tertentu dibanding ngurusi masalah jaminan publik seperti pelayanan kesehatan yang baik, transportasi publik yang baik, penyediaan fasilitas publik dan lain sebagainya.
“Idealnya menurut saya, memang harus ada pemisahan tegas mana wilayah publik dan privat,” harapnya.
Dan masalah suka lagu dangdut, pop, kebaktian, atau salawat adalah urusan pribadi masing-masing. Tapi hal tersebut tidak boleh menggangu orang lain.
“Tapi begitulah, kadang kita dan termasuk saya agak susah untuk adil sejak dalam pikiran,” pungkasnya.
Editor: Syaifullah
