Sidoarjo, NU Online Jatim
Sejumlah 34 Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Beragama (IN-PMB) Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) telah dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di Hotel Sari Pacifik Jakarta pada 5 November 2021 lalu.
Di antara para instruktur tersebut, terdapat nama H Sholehuddin Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Sidoarjo. Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya tersebut adalah satu-satunya Widyaiswara dari 14 Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia yang mendapatkan kepercayaan dari Kemenag RI sebagai IN-PMB.
“Untuk menjadi seorang IN-PMB harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya harus memiliki sikap moderasi yang dibuktikan dengan menunjukkan link media sosialnya. Selain itu juga harus menulis essai tentang moderasi beragama dengan batasan waktu 24 jam, seleksinya cukup ketat, tidak sekedar pengetahuan tentang MB,” tutur H Sholehuddin kepada NU Online Jatim, Jum’at (12/11/2021).
Sekretaris Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) tersebut menjelaskan tugas-tugas IN-PMB. Menurutnya, IN-PMB nantinya akan bertugas melatih calon trainer tingkat provinsi, para pejabat di lingkungan Kemenag, para rektor, dan pimpinan satuan kerja dalam program Penguatan Moderasi Beragama (PMB).
Mereka juga akan dilibatkan dalam pelatihan PMB bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru, pengawas, penyuluh agama, dan lainnya. PMB merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
“Karena itu, IN-PMB sangat dimungkinkan akan melatih ASN di luar Kemenag. Tentu hal ini bukan tugas ringan mengingat sebagian kalangan masih gagal paham akan konsep Moderasi Beragama (MB) ini. IN- PMB merupakan jabatan yang bisa diemban oleh para pejabat struktural, Widyaiswara, peneliti, dosen, ormas keagamaan, hingga dari unsur media,” tegasnya.
Lulusan terbaik Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Uinsa) tahun 2017 ini memaparkan, bahwa MB adalah cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan yang mengutamakan asas keadilan, keselarasan, serta menghargai martabat kemanusiaan.
Program itu dilatarbelakangi berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan dan tidak menghargai martabat kemanusiaan.
“Selain itu, berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan semangat beragama yang tidak sesuai dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Dengan penyempurnaan materi dan pendekatan baru yang terus dilakukan penyempurnaan, saya yakin program ini bisa diterima dengan baik dan berjalan sesuai yang diharapkan,” pungkasnya.
