Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Ketum Fatayat NU: Aturan Harus Mempertimbangkan Kemaslahatan Umat

Ketum Fatayat NU: Aturan Harus Mempertimbangkan Kemaslahatan Umat
Anggia Ermarini (baju merah) di acara PC Fatayat NU Tulungagung. (Foto: NOJ/Puspita H)
Anggia Ermarini (baju merah) di acara PC Fatayat NU Tulungagung. (Foto: NOJ/Puspita H)

Tulungagung, NU Online Jatim

Banyak cara yang dilakukan dalam memperingati hari besar nasional. Prinsipnya bagaimana menjadikan momentum tersebut sebagai media untuk melakukan pemberdayaan khususnya di lingkungan internal.

 

Seperti yang dilakukan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Tulungagung dalam memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional, Ahad (02/05/2021). Sebagai sarana meningkatkan kualitas kader, digelarlah pelatihan administrasi dan kajian kebijakan publik yang dipusatkan di Aula Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat.


"Pelatihan administrasi merupakan ruh organisasi," kata Siti Kusnul Kotimah, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Tulungagung.


Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan bahwa PC Fatayat NU Kabupaten Tulungagung telah berhasil memperoleh penghargaan dari Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur atas capaian dari tertib administrasi.


Ketum Fatayat NU Sampaikan Materi

Pada kegiatan yang diikuti perwakilan pengurus dari setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU se-Kabupaten Tulungagung tersebut, terdapat beberapa materi yang disampaikan. Di antaranya pedoman pelaksanaan organisasi, surat organisasi Fatayat NU, buku perlengkapan organisasi dan atribut organisasi.


"Materi kebijakan publik disampaikan langsung oleh Anggia Ermarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU," jelas Kusnul.


Anggia menyampaikan tahapan dalam menentukan kebijakan publik. Menurutnya, saat membuat sebuah kebijakan harus dilakukan analisis terlebih dahulu untuk memastikan aturan yang ada membawa maslahat bagi umat.


"Seorang pemimpin dituntut untuk membuat kebijakan publik," terang Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).


Selain menyampaikan materi, Anggia juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan administrasi dan kebijakan publik.


"Selamat melanjutkan diskusi untuk lebih profesional lagi dalam administrasi dan organisasi," harap Anggia.

 

Editor: Syaifullah

F1 Promosi Iklan