Surabaya, NU Online Jatim
Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada Kamis (30/09/2021). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten sebagai pilot project. Di program ini, Kiai Ma’ruf ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Kunker tersebut turut diunggah Kiai Ma’ruf di dalam akun Twitternya. Dua agenda utama yang dilakukan Mustasyar PBNU tersebut dalam kunjungannya di Jatim. Pertama, yakni melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Jatim dan kepala daerah dari lima kabupaten pilot project, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
Usai rapat, selepas Zuhur, Kiai Ma’ruf dijadwalkan melakukan peninjauan di kawasan industry halal safe and lock di Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu, Wapres balik ke Bandara Internasional Juanda untuk kemudian bertolak ke Jakarta.
Sebelum kunker, beberapa hari sebelumnya Wapres RI bersama para gubernur dari tujuh provinsi, termasuk Jawa Timur, melakukan rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Diputuskan dalam rakor, lima kabupaten dijadikan pilot project di masing-masing provinsi.
Untuk diketahui, yang dimaksud kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yakni memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ini dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antarnegara.
Khofifah mengatakan, mengacu pada data Susenas per Maret, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem di Jatim berada angka 4,4 persen atau 1.746.990 jiwa, 38,20 persen dari total jumlah penduduk miskin Jatim. Angka itu menurun dibandingkan tahun 2020 yang angka kemiskinan ekstremnya sebesar 4,5 persen. Sementara penduduk miskin Jatim tahun 2021 naik menjadi 11,40 persen, dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,09 persen.
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, terutama pada lima kabupaten percontohan, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota serta CSR,” katanya.
