Surabaya, NU Online Jatim
Katib Syuriyah PWNU Jatim KH Syafruddin Syarif meminta pemerintah dan masyarakat satu pandangan dalam menyikapi perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Pemerintah diimbau bijak dan adil dalam penerapannya, sedangkan masyarakat diharapkan sadar dalam mematuhi segala ketentuan PPKM Darurat. Dengan demikian diharapkan Covid-19 melandai.
“Jadi, pemerintah harus adil, kemudian masyarakatnya harus mengerti dan menjaga protokol kesehatan,” kata Kiai Syafruddin dihubungi NU Online Jatim, Rabu (21/07/2021).
PPKM Darurat tentu saja memberatkan masyarakat karena kegiatan ekonominya terhambat sehingga kesulitan memenuhi hajat hidup sehari-hari. Karena itu, Kiai Syafruddin mengimbau pemerintah bijak dan adil dalam menerapkan dan menegakkan aturan PPKM tersebut. Tidak tebang pilih.
Demikian pula dengan masyarakat diharapkan kesadarannya mematuhi protokol kesehatan. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali untuk kepentingan pemenuhan hajat hidup dasar sehari-hari.
“Misalnya yang berjualan, jangan ditutup, kasihan, dibuka dengan aturan yang ketat. Jangan makan di tempat, harus bungkus, yang beli dan jualan pakai masker, jaraknya diatur kalau terjadi antrean,” ujar Kiai Syafruddin memberi contoh.
Terpisah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada masyarakat atas perpanjangan PPKM Darurat yang diputuskan pemerintah. Ia memahami masyarakat keberatan atas keputusan tersebut, namun itu dilakukan agar penyebaran Covid-19 bisa diputus dan terkendali.
“Atas nama Pemprov Jatim, saya meminta maaf jika penanganan Covid-19 di Jatim belum dapat memuaskan seluruh masyarakat. Pemprov Jatim bersama Forkopimda serta kabupaten/ kota se-Jatim terus berupaya semaksimal mungkin memutus penyebaran Covid-19 dan mempercepat vaksinasi hingga pelosok agar pandemi ini segera berakhir,” tulis Khofifah di akun Instagramnya, @khofifah.ip, Selasa malam, 20 Juli 2021.
