Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Komisi A DPRD Jatim: Pemerintah Harus Beli Hasil Panen Petani

Komisi A DPRD Jatim: Pemerintah Harus Beli Hasil Panen Petani
H Ahmad Tamim, anggota Komisi A DPRD Jatim. (Foto: NOJ/LJ)
H Ahmad Tamim, anggota Komisi A DPRD Jatim. (Foto: NOJ/LJ)

Surabaya, NU Online Jatim

Penyebaran virus Corona yang hingga kini belum ada kepastian kapan akan berakhir, berimbas ke sejumlah sektor. Salah satu yang juga terdampak adalah petani di berbagai daerah di Jawa Timur. Dalam kondisi seperti ini diharapkan pemerintah turun tangan meringankan beban petani.

 

Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, H Ahmad Tamim. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan mengatasi kesulitan petani selama pandemi Covid-19. Caranya, dengan memberikan subsidi atas komoditas mereka saat panen.

 

"Subsidi itu diberikan dengan cara membeli produk mereka. Anggarannya bisa diambilkan dari penanganan Covid-19," katanya saat dikonfirmasi beberapa waktu berselang. 

 

Gus Tamim, sapaan akrabnya menilai refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 selama ini dinilai kurang tepat. Sebab, alokasi anggaran tersebut hanya terkonsentrasi pada penanganan kesehatan. Sehingga pemulihan ekonomi khususnya petani di perdesaan terabaikan.

 

“Selama ini ada kesalahan penganggaran. Di semua level (pemerintahan) Covid-19 identik dengan hand sanitizer. Padahal, ada hal lain yang juga urgen, yakni penanganan ekonomi masyarakat,” jelas Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jatim tersebut.

 

Gus Tamim mengatakan, sejak Covid-19 mewabah, perekonomian masyarakat lesu, tidak terkecuali di desa. Di Blitar misalnya, banyak peternak bangkrut, karena harga telurnya jatuh.

 

“Yang seperti ini mestinya diantisipasi oleh pemerintah. Jadi, saat harga jatuh, pemerintah membeli dengan harga pasar. Tujuannya untuk menutup selisih harga itu, sehingga petani tidak menjadi korban,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan 7 Jatim  dengan wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kota Blitar tersebut.

 

Selanjutnya, produk yang sudah dibeli itu dijual kembali ke masyarakat dengan harga murah. Hal ini bertujuan agar masyarakat terbantu. Di sisi lain harga juga terkendali.

 

“Jadi di hulunya, petani tidak rugi, karena selisih harga sudah ditutup pemerintah. Sedangkan di hilirnya, harga menjadi terkendali,” terangnya.

 

Dirinya kemudian mencontohkan, pada awal pandemi Covid-19, harga telur dari peternak jatuh. Bahkan di Kabupaten Blitar, banyak peternak bangkut.

 

“Andai saja waktu itu pemerintah provinsi memberi subsidi Rp2.000, pasti menyelesaikan masalah,” urainya.

 

Gus Tamim mengatakan, meski sudah terlambat, kebijakan tersebut tetap bisa dilakukan. Pemerintah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota harus segera mengambil sikap. Hal tersebut agar ekonomi di pedesaan tidak semakin terpuruk.

 

“Konsep ini di Kabupaten Magetan sudah dijalankan. Sayur-sayuran yang dari gunung langsung dihadang, dibeli dengan harga normal. Setelah itu dijual lagi ke pasaran dengan harga murah,” ujarnya.

 

Dirinya berharap, pola penanganan ekonomi tersebut juga dilakukan di tempat lain. Untuk yang sifatnya primer dan lingkupnya kecil, mungkin bisa dilakukan kerja sama antarkabupaten atau antarkecamatan.

 

Seperti diketahui, petani di hampir seluruh wilayah di Jatim mengeluh selama pandemi Covid-19. Pasalnya, harga komoditas mereka jatuh. Keluhan ini pula yang disampaikan para petani saat reses II DPRD Jatim di Blitar. Mereka berharap ada intervensi dari pemerintah.

 

Iklan promosi NU Online Jatim