Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka

Komisi B DPRD Jatim Minta Pemprov Tingkatkan Pemulihan Ekonomi Keluarga

Komisi B DPRD Jatim Minta Pemprov Tingkatkan Pemulihan Ekonomi Keluarga
Chusainuddin, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. (Foto: NOJ/bo)
Chusainuddin, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. (Foto: NOJ/bo)

Surabaya, NU Online Jatim

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur turut terdampak pandemi Covid-19. Namun mereka tetap berusaha untuk eksis meskipun dalam kondisi kesusahan. Merespons hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan program Dana Bergulir (Dagulir) sebagai langkah pemulihan ekonomi.

 

Pemberian Dagulir ini mendapat tanggapan yang positif dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur, Chusainuddin. Akan tetapi, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait penerima Dagulir.

 

“Program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) sangat bagus dan cukup membantu pelaku UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun perlu adanya evaluasi terkait sasaran penerima Dagulir,” katanya pada Selasa (01/12/2020).

 

Dalam reses yang dilakukan Chusainuddin di Kota Kediri lalu, banyak warga yang mengeluh karena Dagulir banyak yang tidak tepat sasaran.

 

“Banyak laporan bahwa Dagulir ini diberikan kepada UMKM yang telah lama berdiri dan kondisinya cukup kuat. Sedangkan pelaku UMKM yang baru berdiri justru tidak mendapatkan program tersebut,” ujarnya.

 

Selain masalah Dagulir, pria yang juga anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini meminta Pemprov untuk memperhatikan program pelatihan ekonomi bagi ibu-ibu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian masyarakat melalui wirausaha.

 

“Pelatihan ini diharapkan dapat menopang ekonomi keluarga,” terangnya.

 

Dirinya melanjutkan, bahwa pelatihan ekonomi tersebut harus diikuti dengan pemberian bantuan modal.

 

“Pemerintah juga harus hadir melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberi modal bagi warga yang telah mengikuti pelatihan,” pungkasnya.

PWNU Jatim Harlah