Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Komisi B Soroti Sejumlah Dinas Pemprov Jatim yang Abaikan Aspirasi Rakyat

Komisi B Soroti Sejumlah Dinas Pemprov Jatim yang Abaikan Aspirasi Rakyat
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah. (Foto: NOJ/sn)
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah. (Foto: NOJ/sn)

Surabaya, NU Online Jatim
Komisi B DPRD Jawa Timur menggelar dengar pendapat dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Jumat (20/11/2020) lalu. Empat OPD tersbeut ialah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan.

 

Namun pelaksanaan dengar pendapat tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah saat memberi keterangan pada Rabu (25/11/2020).

 

“Mereka tidak mau bantu masyarakat, buktinya aspirasi masyarakat dari hasil reses Komisi B diabaikan,” katanya.

 

Menurutnya, tidak ada satupun dari hasil reses yang direalisasikan. Padahal sudah disampaikan dengan jelas.

 

“Tidak ada satupun aspirasi masyarakat yang direalisasikan. Padahal sudah kami sampaikan dan sudah ada tanda terimanya,” ujarnya.

 

Salah satu bukti tidak adanya bantuan dari OPD terkait, misalnya di Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Mas Atho’, sapaan akrabnya menyebutkan, bahwa Komisi B sudah menyampaikan terkait aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan koperasi.

 

“Tapi saat dengar pendapat, ternyata Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Jawa Timur tidak melakukan apa-apa. Padahal kami berharap bantuan ini bisa membangkitkan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” terangnya.

 

Sama halnya dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani masih tersedia. Namun faktanya, banyak petani yang mengeluh terkait kelangkaan pupuk.

 

“Ternyata fakta di lapangan banyak petani yang mengeluh belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya mereka enggan menanam,” jelasnya.

 

Sementara itu, Dinas Kehutanan Pemprov Jatim yang tidak pernah merespons dan memberi kepastian terkait izin desa wisata di Kabupaten Jombang.

 

“Banyak masyarakat yang ingin mengembangkan wisata di wilayah perhutani. Namun Dinas Kehutanan Pemprov Jatim tidak pernah memberi jawaban, padahal mereka telah mendapat izin dari Dinas Kehutanan kabupaten setempat,” ucapnya.

 

Dan Dinas Peternakan Pemprov Jawa Timur yang tidak memberi fasilitas kepada kelompok peternak terkait penguatan sumber daya manusia.

 

“Padahal dampak covid-19 ini sangat dirasakan oleh kelompok peternak, yang sebagian besar mereka gulung tikar,” tambahnya.

 

Beberapa bukti ini akan disampaikan Komisi B kepada Gubernur Jawa Timur, bahwa OPD Pemprov Jawa Timur enggan membantu masyarakat.

 

“Tentu akan kami sampaikan ke Ibu Khofifah jika dinas-dinas mengabaikan aspirasi rakyat,” pungkasnya.


Editor:
F1 PWNU Jatim