Surabaya, NU Online Jatim
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim baru saja meluncurkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Peluncuran lembaga ini merupakan perhatian khusus yang diberikan NU Jatim kepada para penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, menurut KH Syafruddin Syarif, Katib Syuriah PWNU Jatim lembaga ini sangat penting untuk memastikan kehalalan produk yang digunakan oleh umat muslim.
“Gerakan ini penting karena NU sangat membutuhkan produk-produk halal untuk umat kita. Karena kehalalan suatu makanan itu berdampak pada diri, perilaku, dan ibadah kita. Di sini makanya LPH harus bekerja secara maksimal, sehingga tidak ada satu produk makanan yang tidak ada label halalnya agar kita betul-betul tenang,” kata KH Syafruddin Syarif yang juga menjabat sebagai Ketua LPH PWNU Jatim, Rabu (26/05/2021).
Selaras dengan itu, KH Ma’ruf Khozin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim mengungkapkan dukungan penuh atas berdirinya LPH PWNU Jatim ini.
“NU perlu turun untuk menangani persoalan halal ini karena banyak dari nahdliyin yang memiliki UMKM. Jika NU tidak menjemput bola untuk memperhatikan mereka maka sangat disayangkan,” ungkapnya.
Berdirinya LPH PWNU Jatim juga merespons permasalahan yang marak di tengah masyarakat terkait penyembelihan hewan.
“Konsumsi ayam di masyarakat kita sangat tinggi, banyak varian makanan yang menggunakan ayam. Namun permasalahannya banyak sentra penyembelihan ayam yang tidak syar’i. Ayamnya Cuma digores sedikit dan dua kerongkongan tidak terputus, ayam mati karena dimasukkan ke drum yang isinya air panas dan tenggelam. Jika ini jumlahnya ribuan, maka ada ribuan umat Islam yang memakan bangkai,” terangnya.
Kiai Ma’ruf menambahkan jika hal tersebut terjadi maka juga akan berpengaruh pada perilaku ibadah seseorang.
“Jika mereka mengkonsumsi bangkai yang artinya makanan haram, akhirnya perilaku ibadah juga terdampak,” tambahnya.
Terkait mekanisme kerja LPH PWNU Jatim, Kiai Ma’ruf menjelaskan bahwa ke depan lembaga tersebut akan tetap bersinergi dengan Kementerian Agama dan MUI.
“Mekanisme kerjanya, pertama UMKM mendaftarkannya ke Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Setelah itu BPJPH yang akan membagi siapa yang ke MUI, NU, atau kampus, lalu akan diaudit oleh lembaga masing-masing. Begitu berkas selesai baru dimasukkan ke Komisi Fatwa MUI. Dan Komisi Fatwa MUI yang akan memberikan keputusan,” pungkasnya.
