Sumenep, NU Online Jatim
Bergulirnya isu kebijakan pemerintah yang ingin mengimpor satu juta ton beras, pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Sumenep menyikapi permasalahan tersebut. Wujud keseriusannya adalah menolak kebijakan pemerintah yang nantinya akan menyebabkan anjloknya harga beras di Kabupaten Sumenep, Senin (15/03/2021) di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep.
Alvin Niam memberikan deskripsi singkat tentang kondisi masyarakat petani yang notabene dari kalangan nahdliyin. Ketua LPPNU Sumenep tersebut menegaskan bahwa selain harga pupuk mahal, warga diberikan permasalahan lainnya, yakni impor beras yang terkesan tidak menghormati petani.
"Permasalahan ini menunjukkan bahwa ada permainan sistem. Jika kebijakan ini terlaksana, maka akan terbunuh secara terstruktur. Secara garis besar warga menerima kebijakan tersebut dengan catatan, mau kerja apa lagi, karena bercocok tanam bagian dari aktivitas sehari-hari warga pedesaan," katanya.
Menurutnya, tanpa impor beras, stok beras tercukupi. Mengingat Kabupaten Sumenep adalah lumbung terbesar di Madura, yang rata-rata di setiap kecamatan masyarakatnya bertani padi.
"Lucu sekali jika pemerintah selalu mendatangkan beras dari luar, maka dampaknya adalah beras kita akan murah," ungkapnya.
Tak sampai di situ, tidak semua hasil panen dikonsumsi oleh warga. Ada juga yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, pemerintah berpikir ulang sebelum mengambil keputusan, agar keberlangsungan pertanian terus berlanjut tanpa menyakiti rakyat.
"Harapan kami hanya satu, yakni pemerintah harus betul-betul memihak pada rakyat, sehingga perekonomian warga semakin membaik," pintanya.
Di kesempatan yang berbeda, Musyfiqurrahman ikut serta menyuarakan pendapatnya bahwa LPPNU akan mendorong dan membentuk tim petani organik yang kelak kualitas berasnya baik dan hasilnya melimpah.
"Ini agenda lembaga kami, yang nantinya akan menggerakkan petani lokal untuk mengembangkan kualitas beras yang rasanya seperti beras impor," ungkap Sekretaris LPPNU Sumenep.
Dirinya akan mencoba melakukan audiensi dengan cara yang arif, sehingga menemukan solusi yang terbaik.
"Kami LPPNU Sumenep akan menyampaikan aspirasi petani yang ada di bawah pada pemerintah, agar kebijakan ini tidak sampai berdampak pada warga," pungkasnya.
Editor: Risma Savhira
