Sumenep, NU Online Jatim
Kalangan pesantren hari ini dalam penguasaan kitab kuning sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun, terlepas dari hal itu, penguasaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan kepemerintahan adalah suatu hal yang mesti.
Penegasan ini disampaikan oleh Kiai Ilyasi Siraj, dalam rutinan Lailatul Ijtima' MWC NU Bluto, Rabu (14/ 10/ 2020) malam. Acara yang dipusatkan di kediaman Ustadz Abd Latif di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ini turut dihadiri Kiai Abu Fadhal Athaullah, Kiai Fathorrahman, Kiai Marham Syuja'ie, dan kiai-kiai lain di kecamatan setempat.
Disebutkan pula, selain perlu mempelajari dan mengkaji khazanah keislaman dalam kitab-kitab klasik, kader nahdliyin juga dianggap perlu untuk mempelajari dan paham persoalan kepemerintahan dan tata negara.
"Terlepas kita nanti jadi pejabat atau tidak, kita ini kan warga negara. Begitu kita menjadi warga negara, mestinya kita juga tahu tatanan kehidupan bernegara," ungkapnya.
Wakil Katib PCNU Sumenep ini juga menambahkan, bahwa sangat jarang sekali kalangan pesantren atau kader nahdliyin yang mempelajari ilmu tata negara dan politik pemerintahan atau Fiqih Siyasah. Sehingga dalam persoalan kenegaraan, orang pesantren memang kurang mumpuni, dengan tanpa mengabaikan yang sudah ahli.
"Padahal, persoalan politik ini menjadi persoalan yang sangat mendasar. Bahkan, hal ini termasuk dalam persoalan yang telah mengoyak umat Islam menjadi dua kelompok yang berhadap-hadapan dalam soal imamah," jelasnya.
Ia pun juga mengatakan, kita bisa mengambil pemahaman bahwa kehidupan kita aman, karena Tuhan memberikan kita rasa aman. Tapi telepas dari hal itu, hal ini juga disebabkan karena kebetulan kehidupan negara kita aman. Jangankan sampai terjadi kekacauan atau konflik bersenjata, terkena corona saja kita sudah terlihat kewalahan.
"Bagaimana nantinya jika terjadi konflik seperti di Irak, Sudan dan lainnya? Atau ketika terusir dari tanah kelahirannya seperti di Rohingya. Boro-boro mau beribadah, sekedar hari ini masih hidup atau tidak saja sudah tidak bisa ditebak," paparnya.
Dikatakan pula, bahwa tatanan di masyarakat dalam hal perekonomian tidak bisa bersifat individual. Jadi, harus ditegakkan oleh hukum dalam melakukan transaksi-transaksi, sedang yang punya kewajiban dalam mengatur hal ini adalah pemerintah.
"Mengingat, ketika kita berbicara mengenai zakat dan muamalah lainnya, itu tidak bisa terlepas dari pemerintah. Karena hal tersebut menyangkut interaksi sosial masyarakat," ujarnya.
Pengasuh PP Nurul Islam Karang Cempaka, Bluto, Sumenep ini juga menyebutkan, mayoritas kita kewalahan ketika dihadapkan dengan persoalan filsafat. Karena idiom-idiom pembelajaran yang diajarkan kepada kita jarang menjelaskan hal itu.
"Misalnya dalam memaknai kitab 'Al-Ma’rifatu 'Inda Mufakkiril Muslimin'. Kalau santri salaf akan memaknai dengan 'pengetahuan menurut ulama pemikir islam'. Padahal tidak hanya sebatas itu, mestinya juga dimaknai secara epistemologi,” katanya.
Hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas masih jarang diajarkan di pesantren salaf. Karena kurikulumnya mengacu berdasarkan kitab-kitab klasik. Jadi, hal-hal yang berhubungan dengan siyasah, daulah dan yang lainnya jarang sekali diajarkan secara intens.
"Jadi, saya kira, kurikulum dan pembelajaran pesantren yang semacan ini perlu kiranya dievaluasi. Agar kalangan pesantren dan kader nahdliyin mengetahui dan paham akan hal tersebut," pungkasnya.
Sebelum dilakukan penyampaian dari Kiai Ilyasi Siraj, terlebih dahulu dalam rutinan ini dilakukan Tawassul, Pembacaan Surat Yasin dan Al-Mulk. Setelah itu dilanjutkan dengan pengajian kitab Nashaihud Diniyah yang diampu oleh Kiai Marham Syuja'ie, Rais MWC NU Bluto.
Untuk diketahui, rutinan lailatul ijtima' ini dilaksanakan setiap Rabu malam, setengah bulan sekali. Yang dilaksanakan berpindah-pindah tempat, sesuai dengan jamaah yang bersedia menjadi tuan rumah.
Editor : Romza
