Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka

NU Sumenep: Pemerintah Abai dengan Persoalan Rakyat

NU Sumenep: Pemerintah Abai dengan Persoalan Rakyat
Pembacaan sikap PCNU Sumenep di komisi rekomendasi. (Foto: NOJ/Habib)
Pembacaan sikap PCNU Sumenep di komisi rekomendasi. (Foto: NOJ/Habib)

Sumenep, NU Online Jatim

KH M Hasyim Asy’ari menyebutkan, petani sebagai pahlawan bangsa dengan jasanya menghidupi masyarakat. Bahkan, hadratussyaikh juga mengeluarkan fatwa tentang pentingnya membangun pertanian, agar Indonesia mandiri, maju, dan sejahtera.

 

Atas alasan inilah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep merekomendasikan kepada pemerintah untuk lebih peduli kepada petani dan nelayan, serta tidak abai terhadap persoalan agraria di Sumenep. Hal ini disampaikan KH Khatim al-Asham di halaman MTs Nasy'atul Muta'allimin, Gapura, Sumenep, Ahad (27/9/2020).

 

Ketua sidang komisi rekomendasi pada Konferensi Cabang (Konfercab) Nahdlatul Ulama Sumenep tersebut menyampaikan, bahwa pemerintah hendaknya lebih berpihak kepada petani dan nelayan daripada pengusaha.

 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bersikap tegas untuk menutup atau mengevaluasi berbagai kegiatan pengalihfungsian lahan agraris dan pesisir yang menyalahi aturan formal. Juga kemaslahatan ekosistem dan masyarakat sekitar.

 

"Mengingat, saat ini banyak sekali ditemui pengalihfungsian lahan yang tidak memihak terhadap petani dan nelayan. Justru lebih berpihak kepada pemodal dan oligarki," tegasnya.

 

Wakil Katib PCNU Sumenep ini juga berharap pemerintah hendaknya melibatkan petani, nelayan, aktivis agraria dan masyarakat setempat dalam mengevaluasi proses perizinan pengalihfungsian lahan. Serta membatasi pengalihfungsian lahan-lahan agraris maupun pesisir untuk kepentingan para penguasa atau kapitalisme.

 

"Saat ini pemerintah terkesan abai dengan persoalan ini. Padahal rakyat, dalam hal ini petani dan nelayan, yang paling sangat dirugikan," ujarnya.

 

Dikatakan pula, bahwa konflik agraria yang selama ini terjadi di pesisir pantai Sumenep telah menjadi bukti bahwa pemerintah abai terhadap persoalan yang dihadapi nelayan. Perjuangan yang selama ini dilakukan aktivis agraria bersama masyarakat untuk mengamankan lahannya dari caplokan pemodal dan oligarki sama sekali tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

 

"Ini menjadi bukti bahwa pemerintah terkesan abai dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Meskipun, beberapa juga turut membantu dalam perjuangan tersebut," jelasnya.

 

Selain atas persoalan agraria tersebut, PCNU Sumenep juga merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi lemah (terutama home industri) yang berkembang di desa. Dengan membantu permodalan tanpa bunga, dan disertai keterampilan yang dibutuhkan masyarakat.

 

"Sebab, persoalan riil masyarakat ketika mau mendirikan usaha secara mandiri ialah terganjal karena tidak adanya modal tersebut. Atau, ada modal pinjaman ke bank, tapi bunganya tinggi," ungkapnya.

 

KH Khatim al-Asham sebagai pimpinan sidang yang didampingi Ustadz Sunari sebagai sekretaris juga menyampaikan menyoroti kader. Yakni agar para pelaku politik, terutama kader NU yang duduk di lembaga pemerintahan, hendaknya melaksanakan praktik politik yang bermoral dan berakhlakul karimah, serta menjadi teladan bagi warga.

 

"Agar demokrasi serta politik yang terjadi tidak mengarah kepada hal yang tidak baik. Insyaallah, dengan akhlak yang baik, masyarakat akan memberikan kepercayaannya secara penuh," pungkasnya.

PWNU Jatim Harlah