Surabaya, NU Online Jatim
DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Draft perubahan ini agar fokus pada prioritas potensi lokal demi menguatkan ekonomi masyarakat.
Namun yang disayangkan DPRD Jatim, saat ini draft perubahan RPJMD masih belum mengarah ke hal tersebut. Pimpinan DPRD Jatim belum melihat adanya program yang memberikan peningkatan terhadap eksplorasi potensi lokal ini, bahkan hingga berakhirnya kepemimpinan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
"Saya belum melihat di draft RPJMD itu mengarah kepada ruang baru yang memberikan eksplorasi potensi lokal untuk lebih menjadi fokus di 2-3 tahun hingga selesainya periode Bu Khofifah dan Pak Emil. Jadi saya masih melihat programnya umum," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, Jumat (06/08/2021).
Anik mengatakan, harus dilakukan perubahan untuk RPJMD Jatim. Dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digunakan pedoman RPJMD Jatim tahun 2019 awal.
Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 juga memaksa agar Pemprov Jatim luwes, mencari celah agar dampak pandemi ini tidak terlalu signifikan bagi masyarakat.
"Maka tentu karena terpilihnya Gubernur ini lebih dulu dari Presiden, sehingga RPJMD Jatim harus menyesuaikan. Itu landasannya," ujar Anik sapaan lekatnya.
Termasuk pula, landasan perubahan RPJMD ini karena adanya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim. Yakni, kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo ini menuturkan, pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Khofifah masih banyak yang belum terselesaikan. Termasuk 205 mega proyek untuk pembangunan Jatim yang masih terealisasi nol koma sekian persen. Oleh karenanya butuh perubahan RPJMD.
"Ada yang realisasi tapi hitungan persentase masih nol koma persen. Belum di atas 1 persen. Nah, perubahan inilah yang kemudian mendorong RPJMD ini harus diubah," jelasnya.
Sekertaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim ini berharap, dalam draft perubahan RPJMD Jatim ini harus ada ruang khusus untuk pembangunan inklusif yang memberikan ruang gerak kepada eksplorasi potensi lokal. Apalagi, potensi lokal unggulan di Jatim sendiri adalah sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Tetapi ketika kita berbicara anggaran, tidak terlalu besar untuk sektor UMKM dan pertanian. Artinya, hampir sama dengan sektor-sektor yang lain, tidak ada spesifikasi untuk fokus penguatan pada potensi inti," papar dia.
Apalagi, kata Anik, Jatim sendiri menjadi buffer stock atau penyuplai 5-7 komoditi kebutuhan nasional. Tetapi, ia menilai meski menjadi buffer stok namun masih belum menunjukkan peningkatan. Begitu pula sektor UMKM, apabila dikomparasikan dengan provinsi lain di Pulau Jawa juga masih tertinggi.
"Tetapi ketika kita komparasikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jatim sektor pertanian-UMKM ini masuk kategori penyumbang tenaga kerja tertinggi nomor satu. Tetapi uangnya nomor tiga. Artinya apa? produktivitasnya itu tidak bagus-bagus amat," tegasnya.
Padahal, Jatim sendiri saat ini dihadapkan pada persoalan bonus demografi. Tentunya ke depan akan semakin banyak pengangguran sehingga perlu penyerapan tenaga kerja yang lebih ekspansi. Makanya, Anik mendorong agar pembangunan inklusif di Jatim dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.
"Artinya, bisa merekrut tenaga kerja banyak. Jadi penguatannya di situ, fokusnya harus di situ. Saya belum melihat draft RPJMD mengarah ke situ. Jadi itu menurut hemat saya perlu ada penekanan," ungkapnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap, pertanian dan UMKM ini menjadi sektor primer yang sekaligus penyumbang pendapatan tertinggi di Jatim. Namun faktanya, penyumbang pendapatan tertinggi adalah investasi dari usaha-usaha besar.
Bagi dia, tidak ada artinya Pemprov Jatim mendatangkan teknologi dan investasi yang besar namun tidak padat karya. Artinya, investasi besar tapi lapangan kerja masih belum terbuka lebar. Makanya, ia mendorong agar perubahan RPJMD Jatim harus padat karya, bukan malah padat mesin. Harapannya, bagaimana investasi itu hadir tetapi rekrutmen tenaga kerja di Jatim juga semakin terbuka lebar.
"Sehingga menjadi win-win solution. Kalau padat modal, ada investasi, uangnya banyak, tapi rakyat tidak bisa menikmati karena banyak pengangguran maka ini tidak win-win solution," tegasnya.
Editor: Risma Savhira
