Surabaya, NU Online Jatim
Menyusul lonjakan kasus positif Covid-19 di Provinsi Jatim mendatangkan atensi tinggi dari pemerintah. Sejumlah langkah tegas pun dilakukan pemerintah demi menekan laju penyebaran ini, termasuk kebijakan yang bertujuan membatasi mobilitas masyarakat.
Namun, langkah tersebut tidak dapat memberikan pengarus positif signifikan terhadap penekanan lonjakan kasus positif virus asal Wuhan, Cina ini. Kondisi ini pun mendapatkan komentar dari Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.
Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini meminta pemerintah meningkatkan percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Sebab, vaksinasi menurutnya solusi yang solutif di tengah gempuran virus yang terus bermutasi ini.
"Yang pertama, percepatan untuk vaksin. Setidaknya harus dua kali lipat dari yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah," kata Anik, Selasa (29/06/2021).
Anik mengatakan, saat ini waktunya peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jatim sangat dibutuhkan. Sikap ini Anik utarakan, menimbang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2021 dirasa cukup untuk direfokusing ke penanganan pandemi di tingkat regional provinsi.
Apalagi dalam setiap tahun, Pemprov Jatim memiliki anggaran tak terduga yang ini bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian pandemi ini. Diperkuat dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Jatim 2020 juga cukup besar yakni Rp 3,7 triliun atau setara 11,46 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020 sebesar Rp 34,5 triliun.
"Realisasi penggunaan dana tak terhingga, salah satunya untuk penyelesaian Covid-19, baik kesehatan maupun recovery ekonomi baru 73 persen, belum mencapai angka 100 persen. Sehingga mengakibatkan adanya kurangnya efektifitas dari perencanaan yang kurang diperbarui," lanjutnya.
Di sisi lain, refokusing anggaran juga akan membantu sosialisasi protokol kesehatan yang lebih massif dan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang lebih ketat. Mengingat, vokasi protokol kesehatan masih sangat diperlukan akibat masih adanya sebagian masyarakat yang masih meyakini Covid-19 tidak ada dan tak berbahaya.
"Kalau perlu Satgas Covid-19 mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga sekolah diperkuat untuk membantu persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan kuning," ujar politikus asal Sidoarjo.
Selain itu, tingginya positif Covid-19 di Bangkalan, pihaknya secara khusus Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama Pemerintah Provinsi Jatim harus tegas memperketat di empat zona epicentrum penyebaran Covid-19, kalau perlu harus di lockdown, agar masyarakat benar-benar steril terhadap pandemi ini.
"Kami menyarankan supaya dilakukan lokalisir zona merah dengan memberlakukan lockdown selama 1-2 pekan atau sebulan tak boleh kemana-mana tapi kebutuhannya dibantu pemerintah," pungkasnya.
Editor: Risma Savhira
