Pasuruan, NU Online Jatim
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pasuruan memberikan perhatian khusus terhadap perilaku menyimpang para abdi negara. Yang dimaksud adalah adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang justru menjadi pendukung bahkan penyebar paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Hal itu menjadi ironi karena di sisi lain ASN hidup dari gaji yang diperoleh dari anggaran negara, namun di sisi lain menjadi pihak yang merongrong ideologi negara,” kata Muhammad Ainul Yaqin, Sabtu (25/7).
Dalam pandangan Ketua PMII Pasuruan tersebut, jika ada ASN yang tidak setuju dengan Pancasila mendukung negara khilafah, maka pemerintah harus secara tegas memberikan sanksi.
“Karena itu sesuai dengan aturan yakni telah melanggar UU 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ungkapnya.
Muhammad Ainul Yaqin menyatakan ASN jelas terikat dengan sumpah dan janjinya sesuai pasal 66 ayat 2 UU 5 Tahun 2014 yakni saat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.
"Oleh karena itu apabila ada ASN di kelembagaan atau dinas mana pun yang mendukung apalagi menyebarkan paham khilafah, sudah sepatutnya diberikan sanksi tegas sebab tidak setia lagi dengan Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah," tegasnya.
Sebagai solusi, Yaqin mengungkapkan perlu adanya sistem filterisasi terhadap calon ASN agar yang terpilih adalah orang yang punya komitmen terhadap Pancasila dan NKRI.
"Filterisasi bisa dilakukan melalui serangkain uji tes sebelum mereka dinyatakan lolos sebagai ASN" tegasnya.
Pentingnya filterisasi saat rekrutmen ASN berfungsi untuk proses penyaringan calon terbaik dan meminimalisir orang yang tidak punya komitmen. Baik kepada semangat kebangsaan dan ke-Indonesiaan agar jangan sampai lolos.
Ditamsilkan, kalau yang lolos sebagai ASN guru atau dosen adalah pendukung paham khilafah, bisa dibayangkan betapa bahayanya. “Karena akan meracuni lingkungan sekolah atau kampus dengan paham paham intoleransi dan sikap benci pada ideologi bangsanya sendiri," jelas Yaqin.
Dirinya kemudian mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya pernah melakukan riset di salah satu lembaga pendidikan wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan hasilnya 14 dari 100 responden memilih setuju jika ideologi NKRI diubah dengan ideologi lain.
Yaqin menegaskan bahwa apa yang dapat dihasilkan dari riset tersebut sebagai fenomena gunung es di institusi pendidikan, dan jumlah kasus bisa lebih banyak lagi.
“Ini sangat berbahaya, maka harus dicegah dan dicarikan solusinya bersama," pungkasnya.
Kontributor: M Kholidun
