Malang, NU Online Jatim
Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat bakal dilaksanakan pada 3 hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Menyambut itu, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang KH Israqunnajah mengusulkan ada posko informasi satu pintu yang bisa diakses oleh otoritas keagamaan.
Ia menjelaskan, posko satu pintu informasi diperlukan karena banyak informasi-informasi yang berseliweran tentang Covid-19 belum bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya posko tersebut, tokoh keagamaan bisa menjelaskan kepada umat apakah informasi yang beredar hoaks atau tidak.
"Kita tidak bisa berbicara banyak. Seumpama ada posko, kita mengintegrasi otoritas ini. Kami semua punya satgas luar biasa, ormas lain juga punya. Kalau kemudian bisa di update atasnama Satgas Covid-19 NU itu menjadi satu pintu," kata Kiai Isrohunnajah di Balaikota Malang, Kamis (01/07/2021).
Menurutnya, ada tiga otoritas dalam penanganan Covid-19 yaitu, otoritas kesehatan, otoritas pemangku kebijakan, dan otoritas keagamaan. Ketika otoritas keagamaan mendapat akses informasi valid dan akurat, jauh lebih mudah menjembatani antara pemerintah dengan rakyat.
"Kami bisa memberikan paparan informasi kepada masyarakat menjadi lebih enak dan gamblang," ujar putra Almaghfurlah KH Masduqie Mahfudz tersebut.
Menurutnya, otoritas keagamaan mempunyai modal sosial memiliki yang cukup besar. Tokoh agama mempunyai intensitas pertemuan dengan jamaah, informasi dan edukasi bisa dimasukkan dalam pengajian maupun majelis taklim.
"Jauh lebih intens (tokoh agama) dalam komunitas bersinggungan dengan umat dan masyarakat, dibandingkan pemerintah," bebernya.
Ia mengungkapkan sudah banyak korban yang berjatuhan karena Covid-19, termasuk dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren.
"Akankah menunggu korban-korban yang lain. Keluarga besar kami juga terkena, monggo ini belum selesai," papar Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Malang tersebut.
Editor: Nur Faishal
