Surabaya, NU Online Jatim
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah meminta pemerintah lebih memaksimalkan pengetatan mobilitas masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut dikatakannya merespons isu PPKM Darurat yang akan diperpanjang.
"Saya setuju ini dilanjut, tapi pelaksanaanya harus lebih efektif semisal pengetatan. Jadi, mobilitas harus benar-benar dibawah 50 persen, penyekatan harus dilakukan diiringi pengecekan dengan menanyakan tujuan keluar rumah," kata Anik, Sabtu (17/07/2021).
Tidak maksimalnya penekanan penyebaran Covid-19, Anik melihat kondisi di lapangan masih ada beberapa kebocoran petugas terhadap pergerakan masyarakat. Hal tersebut diketahuinya karena masih banyak jalur tikus yang digunakan masyarakat sebagai jalan alternatif saat bepergian. Oleh karenanya petugas tidak boleh kecolongan, karena berpengaruh besar pada maksimal tidaknya PPKM Darurat ini.
"Yang saya lihat memang dilakukan penyekatan tapi masih ada jalan lain yang bisa dilalui. Ketika jalan lain bisa dilalui, masyarakat bisa bergerak kemana saja yang mereka mau karena tidak ada pengecekan untuk masuk. Sebab kalau mobilitas masih diatas 50 persen, penyebaran akan tetap tinggi," paparnya.
Tidak hanya itu, pertemuan yang berpotensi mengundang penyebaran virus juga harus diantisipasi dengan ketat. Tak terkecuali kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan, termasuk kesadaran akan bahayanya Covid-19 varian delta.
"Kuncinya sebenarnya kesadaran, bahwa jika tidak dirasa sangat penting tidak perlu keluar rumah. Karena faktanya varian baru ini amat ganas dimana tidak hanya menyerang pada mereka yg usia tua atau komorbit, namun sudah banyak remaja dan anak-anak," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur itu.
Lebih lanjut, politisi asal Sidoarjo ini mengingatkan agar pemerintah juga memasifkan bantuan untuk masyarakat. Urusan logistik masyarakat, pendistribusiannya harus selalau diperhatikan agar sampai ke tangan yang membutuhkan.Kondisi ini merupakan konsekuensi pemerintah diterapkannya PPKM darurat. Apalagi, ditambah dengan naiknya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akibat PHK.
"Di balik semua itu, tentu konsekuensinya pemerintah harus memberikan keseimbangan kebutuhan perut, Kalau tidak, bisa-bisa masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran, karena hal ini samar sudah kita dengar bila tidak ada upaya kongkrit pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan perut," tutur Anik.
Tidak hanya pemerintah, Anik mengatakan yang penting juga dilakukan, bantuan dari berbagai pihak untuk menyokong memenuhi kebutuhan primer, baik organisasi kemasyarakatan, para pengusaha, para dermawan, instansi-intansi non pemerintah termasuk organisasi politik.
"Kebetulan partai kami, PKB melakukan hal ini juga dengan memberikan bantuan sembako dan nutrisi vitamin pada warga yang melakukan isolasi mandiri. Yang pasti DPRD Jatim akan patuh terhadap kebijakan tersebut melakukan Work From Home (WFH) dengan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat," ujarnya.
