Sidoarjo, NU Online Jatim
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah diteken oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Atas terbitnya Perpres yang mengatur dana abadi pesantren itu, Pengurus Cabang (PC) Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Sidoarjo mengadakan sosialisasi kepada pesantren se-Kabupaten Sidoarjo, Kamis (07/10/2021).
Acara dipusatkan di Aula Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PCNU Sidoarjo, pengasuh dan pengurus pesantren se-Kabupaten Sidoarjo, sejumlah pengurus PC RMINU, DPC PKB Sidoarjo, dan tamu undangan lainnya.
Ketua PCNU Sidoarjo KH Maskhun mengapresiasi atas ditekennya Perpres No 82 tersebut oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal tersebut bagian dari kebijakan dan penghargaan pemerintah kepada pesantren. Selain itu, juga menunjukkan bahwa jasa dan kontribusi para santri terhadap bangsa dan negara sangat luar biasa.
Dirinya berharap, seluruh pesantren yang berada dibawah naungan Nadhlatul Ulama (NU) bisa memanfaatkan Perpres No 82 ini secara maksimal. Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi yang difasilitasi oleh PC RMINU Sidoarjo tersebut.
“Di momentum Hari Santri 2021 ini, santri harus mampu berkiprah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan SDM,” ujarnya kepada NU Online Jatim.
Ia berharap, di samping mampu membaca kitab kuning, santri juga harus mampu membaca dunia internasional secara utuh. “Sekarang ini santri tidak lagi harus menjadi modin, akan tetapi santri harus bisa menjadi dokter, jenderal, insinyur, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua PC RMINU Sidoarjo H Abdul Khobir atau Gus Khobir mengatakan, selama ini yang menjadi permasalahan klasik adalah biaya pesantren di sektor pengembangan dakwah secara mandiri dan hal ini dirasa berat bagi pesantren yang sedang berkembang, khususnya yang ada di kawasan Kabupaten Sidoarjo.
“Kami menyambut baik atas disahkannya Perpres No 82 tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa negara hadir secara utuh dan tidak setengah-setengah. Semoga ke depan membuat ruang gerak pesantren semakin luas dalam meningkatkan kualitas pendidikannya,” kata Pengasuh Pesantren Al Falah Panji, Siwalan Panji, Buduran tersebut.
Gus Khobir mengingatkan, agar pesantren tidak mudah terlena dan terbuai dengan dana hibah tersebut. Karena di balik dana hibah sejatinya ada beberapa titik rawan yang harus diwaspadai yang bila terjadi justru akan menjadi bumerang di kemudian hari.
“Sebagai santri dan khodimul ma'had, jujur saya sangat bahagia jika pesantren mampu mengelola dana pendidikan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Lebih bahagia lagi jika pemerintah mampu menyelami setiap perbedaan dan kekhasan dalam pendidikan pesantren sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat, tidak intervensi dan tetap dalam ciri khas serta budaya ala pesantren,” ungkapnya.
Gus Khobir menegaskan, bahwa jangan sampai niat mulia pemerintah untuk membantu dan mengembangkan pendidikan pesantren justru malah merusak masa depan pesantren itu sendiri.
“Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan reaksi dari sekitar 100 pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
