Surabaya, NU Online Jatim
Ketua Satgas NU Peduli Covid-19, dr H Muhamad Makky Zamzami menyarankan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilonggarkan secara bertahap. Mengingat, di beberapa sektor mayoritas telah melakukan vaksinasi.
Ia mencontohkan seperti di sektor perkantoran yang hampir seluruh keryawan telah divaksinasi dan sektor perdagangan seperti mal. Sehingga nanti bisa mulai beraktivitas sedia kala dengan tetap menjalankan standar protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
“Di mal nantinya itu bisa dibuka. Tinggal nanti bagaimana agar pengunjungnya dapat menunjukkan kartu atau bukti telah divaksin,” ujarnya dilansir Republika.co.id, Ahad (25/07/2021).
Makky mengingatkan, ujung dari berbagai langkah penanganan Covid-19 adalah herd immunity. Sedangkan PPKM ini untuk menekan laju timbulnya kasus Covid-19 yang terkadang tidak bisa diprediksi.
“PPKM ini memang menurunkan kasus Covid-19, tetapi harus tetap menjalankan prokes dan memasifkan vaksinasi. Karena masih banyak daerah-daerah yang belum bisa mencapai cakupan vaksin 50 persen," tuturnya.
Untuk memasifkan vaksinasi massal, Makky mengatakan, pemerintah perlu mengintensifkan kerja sama dengan berbagai komunitas ataupun ormas Islam.
"Bisa dengan NU, Muhammadiyah, Persis atau yang lainnya, untuk menggalakkan vaksinasi massal tersebut," ungkapnya.
Menurut Makky, pemerintah juga harus memperluas jangkauan vaksinasi hingga ke pesantren dan sekolah umum. Sebab menurutnya, 50 persen lebih penduduk di Indonesia adalah kalangan milenial.
"Kalau pemerintah bisa lebih tegas dalam mempercepat ke arah situ, saya rasa 50 persen penduduk kita bisa divaksin dan ini sudah sangat luar biasa," ujarnya.
Sentra vaksinasi massal juga perlu diperbanyak. Misalnya dengan mendirikan sentra vaksinasi di masjid-masjid dan pusat perbelanjaan.
“Sentra vaksinasi tersebut harus nyaman dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga target vaksinasi bisa tercapai,” pungkasnya.
