Bangkalan, NU Online Jatim
Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali melakukan refocusing. Adapun refocusing tahun ini lebih sedikit daripada refocusing tahun lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Keuangan Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Waki mengungkapkan, tahun ini akan ada refocusing kembali sebesar 8 persen dari belanja modal.
"Ini masih proses, cuma amanahnya Pemkab itu daerah itu harus merealokasikan sebanyak 8 persen dari DAU," tuturnya dikutip laman Pemkab Bangkalan, Selasa (13/4/2021).
Waki menambahkan, tahun 2021 ini Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Bangkalan mengalami pemangkasan sekitar Rp 30 miliar. Pengurangan itu juga akibat adanya penanganan wabah covid-19 dari pusat. "Sehingga DAU yang kami terima ada sekitar Rp 147 miliar," ungkapnya.
Terpisah, Bupati Bangkalan RKH Abdul Latif Amin Imron mengatakan, pembahasan refocusing telah selesai. Dimana dari APBD 2021 akan ada 8 persen dana yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. "8 persen ini sudah kami sepakati akan diambilkan dari belanja modal APBD 2021," katanya.
Bupati yang akrab disapa Ra Latif ini melanjutkan, belanja modal tersebut akan diambilkan dari masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, dia mengaku belum menentukan berapa persen setiap OPD yang akan dipangkas anggarannya. Sebab, pihaknya akan melakukan penghitungan kembali di masing-masing OPD.
"Kami masih belum bisa tentukan per-OPD diambil berapa persen. Karena tiap OPD tentunya akan berbeda setiap anggarannya," tuturnya.
Adapun recofusing sebesar 8 persen itu diakui sesuai dengan anjuran dari Kementerian Keuangan dari belanja modal yang harus dialihakan pada penanganan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Ra Latif juga menjelaskan, anggaran APBD 2021 yang dimilikinya saat ini memang mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah Covid-19.
"Ini sudah berkurang dan kegiatan OPD juga berkurang tidak seperti tahun sebelumnya. Jadi kami akan susun lagi skala prioritas mana yang sekiranya kurang bermanfaat akan kami alihkan," ungkap bupati.
