Surabaya, NU Online Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa stok beras Jatim cukup dan aman hingga akhir Mei 2021. Bahkan, saat ini kondisi beras Jawa Timur sedang surplus. Karena itu, ia menegaskan bahwa Jawa Timur tidak memerlukan beras impor.
"Jawa Timur tidak perlu suplai beras impor. Kita bisa mencukupi kebutuhan pangan dan mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani," kata Khofifah dalam keterangan tertulis diterima wartawan, Senin (22/03/2021).
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu menuturkan, surplus beras di Jatim akan terjadi karena sampai semester satu luas panen dihitung dengan asumsi sampai dengan April sebesar 974.189 hektare atau mencapai produksi beras 3.053.994 ton.
"Jadi, berdasarkan prediksi dan hitungan kami, di Jatim akan ada surplus 902.401 ton. Dengan jumlah itu, maka Jatim tidak perlu ada suplai beras impor. Stok beras kita sangat melimpah. Bahkan saat ini tim satgas pangan sedang keliling untuk menyerap padi dan beras produksi panen saat ini," ujar Khofifah.
Angka ketersedian beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni. Yang luas lahannya 295.118 ha dengan produksi 1.008.779 ton. Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester 1 adalah 1.911.180 ton.
Khofifah juga menegaskan bahwa bahwa berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Januari-April 2021, ketersediaan beras diasumsikan tercukupi. Tren harga beras juga akan terjaga stabil.
Ia juga mengimbau pada seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan spekulasi sehingga berdampak pada gejolak harga di pasaran. Dengan kondisi beras Jatim yang surplus, dipastikan bahwa kestabilan harga di pasar juga akan stabil.
Pernyataan Khofifah itu sepertinya sebagai tanggapan atas suara penolakan kebijakan impor sejuta ton beras yang diputuskan pemerintah pada tahun ini. Penolakan itu di antaranya disuarakan oleh Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) Jatim dan seluruh LPPNU kabupaten-kota se Jatim.
Selain surplus, rencana impor beras ditolak karena berpotensi bakal menambah anjloknya harga gabah kering panen. Jika begitu, petani yang dirugikan.
Editor: Nur Faishal
