Tolak Sertifikasi Dai, MUI Keluarkan Tiga Pernyataan Sikap

Tolak Sertifikasi Dai, MUI Keluarkan Tiga Pernyataan Sikap
Rapat para pimpinan MUI membuat pernyataan sikap terkait program sertifikasi dai. Foto : NOJ
Rapat para pimpinan MUI membuat pernyataan sikap terkait program sertifikasi dai. Foto : NOJ

Jakarta, NU Online Jatim

Program Kementrian Agama (Kemenag) yang akan menertibkan pendakwah, maupun dai melalui sertifikasi dai rupanya membuat kegaduhan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lembaga tersebut akan menjalin sinergi dengan majelis dan ormas keagamaan. Ini disampaikan oleh Wamenag bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendampingan program dengan memberikan dukungan anggaran stimulan serta instrumen lain yang dapat mendorong lahirnya partisipasi dari masyarakat. 


Wamenag juga mengimbau agar masyarakat menyikapi program ini dengan jernih dan obyektif, tidak berdasarkan pada sikap curiga dan prasangka buruk. 

 

Program da'i dan penceramah bersertifikat, kata Wamenag, adalah program biasa yang sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dai dan penceramah agama agar memiliki bekal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

 

"Seorang dai dan penceramah agama, misalnya perlu dibekali ilmu psikologi massa, public speaking, metode ceramah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga pemahaman Islam  wasathiyah atau moderasi beragama serta pemahaman wawasan kebangsaan," urainya.

 

Namun sayang, pernyataan dari Kemenang tersebut langsung disikapi oleh MUI. Lembaga ini langsung menggelar Rapat Pimpinan untuk menyatakan sikap, pada Selasa (8/9/2020). 

 

Dalam rapat tersebut MUI mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Yang pertama  MUI menyebutkan rencana sertifikasi dai atau mubaligh dan atau program dai atau mubaligh bersertifikat yang direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan.

 

Yang kedua, MUI akan menyerahakn sepenuhnya kepada ormas atau kelembagaan Islam untuk meningkatkan kompetensi dai maupun mubaligh terutama yang berkaitan dengan materi dakwah terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan dan sebagainya. 

 

Sedang yang ketiga MUI mengimbau kepada semua pihak agar tidak mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai atau mubaligh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Bila diteliti, pada dasarnya MUI menolak program tersebut. Ini ditegaskan dalam pernyatan yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Muhyiddin Junaidi, MA dan Sekretaris Jenderal Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

 

Editor: Ayun 

Iklan Medsos