Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Vaksinasi Massal Timbulkan Kerumunan, Pemerintah Harus Evaluasi

Vaksinasi Massal Timbulkan Kerumunan, Pemerintah Harus Evaluasi
Vaksinasi massal di stadion Gelora 10 November. (Foto: NOJ/jp)
Vaksinasi massal di stadion Gelora 10 November. (Foto: NOJ/jp)

Surabaya, NU Online Jatim

Video warga yang tengah mengantre vaksinasi di Stadion Gelora 10 November viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat warga yang mengantre vaksinasi hingga menimbulkan kerumunan. Kondisi tersebut akhirnya mengundang komentar dari berbagai pihak. Tak terkecuali Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi. Ia mengatakan, tidak seharusnya kerumunan tersebut terjadi meski pada kegiatan vaksinasi. 

 

Menurutnya, hal tersebut dapat memancing timbulnya klaster baru penyebaran Covid-19. Kerumunan tersebut menjadi pertimbangannya untuk meminta pihak penyelenggara agar memperhatikan waktu peserta vaksinasi agar terhindar dari kerumunan. 

 

"Harusnya peserta vaksin dibatasi. Untuk uji coba, margin batas bawah dulu. Setiap peserta vaksin diberi jam dengan jeda antar peserta yang longgar. Meskipun tujuannya vaksinasi tapi harus terkendali dengan baik," kata Fauzan, Jumat (09/07/2021). 

 

Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DPRD Jawa Timur ini mengungkapkan, hal ini menjadi evaluasi bagi pihak penyelenggara, agar selalu menghindari kemungkinan terjadinya kerumunan massa. Sehingga vaksinasi berjalan maksimal tanpa menimbulkan efek lanjut penyebaran Covid-19. 

 

"Kalau tahap uji coba terkendali, tidak sampai menimbulkan tumpukan antrian yang panjang dan potensial kerumunan, maka gelombang berikutnya tinggal menyesuaikan," ungkapnya.

 

Keberadaan petugas vaksinasi, termasuk aparat keamanan harus benar-benar dipastikan mampu mengatur peserta vaksinasi, menghindari terjadinya kerumunan jangan sampai terjadi lagi.

 

"Harus dipastikan seluruh aparat dan petugas yang menangani memadai," kata pria anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini. 

 

Menurutnya terjadinya kerumunan masyarakat akibat vaksinasi ini akan mengurangi kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam penanganan pandemi ini. 

 

"Di sosial media ramai komentar netizen. Hajatan dibatasi maksimal 30 orang, tempat ibadah ditutup, tapi pemerintah sendiri malah ciptakan kerumunan baru. Pengelolaan dan pelaksanaan vaksinasi massal yang tidak tertata dengan baik, justru akan menjadi bumerang berupa pembangkangan masyarakat," terang Fauzan. 

 

Selain vaksinasi yang harus diatur dengan baik, Fauzan juga meminta pemerintah dengan segera menyalurkan sosial safety net kepada masyarakat. Sehingga kegelisahan mereka terhadap pencairan bantuan ini segera terjawabkan, untuk selanjutnya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

 

"Pemerintah harus percepat jaring pengaman sosial dan harus tepat sasaran. Biar segera bisa digunakan masyarakat," tuturnya. 

 

Terlepas dari itu semua, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini berharap, dengan masifnya vaksinasi dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan PPKM Darurat, virus asal Wuhan, Cina ini segera berakhir sehingga kondisi dapat berjalan normal kembali. 

 

"Semoga kita semua, masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, aparat keamanan dan seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan pendemi ini diberi keselamatan dan kesabaran. Dan semoga virus ini segera berakhir," harapnya.

 

Editor: Risma Savhira

F1 Bank Jatim  Syariah 17/9