Surabaya, NU Online Jatim
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali berlaku sejak 11 hingga 25 Januari lalu, yang kemudian diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Perpanjangan tersebut dilatar belakangi karena PPKM dinilai tidak menekan laju penularan Covid-19. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
“Realitanya PPKM yang berlaku di sejumlah daerah di Jawa Timur tidak berdampak signifikan terhadap penurunan penyebaran Covid-19. Yang ada malah menunjukkan angka kematian yang semakin meningkat,” katanya, Senin (01/02/2021).
Oleh karena itu, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan adanya PPKM secara lokal di beberapa daerah agar dapat diterapkan lebih efektif.
“Daerah yang masuk zona orange dan kuning tidak diberlakukan PPKM. Namun sebaiknya tetap diberlakukan PPKM lokal di tingkat kecamatan atau desa untuk menekan pandemi,” terangnya.
Dirinya mengungkapkan, bahwa perlunya PPKM lokal karena penerapan protokol kesehatan di daerah masih sangat minim.
“Ketika kami turun ke sejumlah daerah di pinggiran, banyak masyarakat yang tidak acuh terhadap protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lebih ideal untuk diberlakukan PPKM lokal,” ujar mantan Bendahara Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur ini.
Di sisi lain, Anik mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat perkotaan terhadap protokol kesehatan sudah cukup tinggi.
“Penerapan protokol kesehatan di masyarakat perkotaan sudah cukup tinggi. Maka yang menjadi perhatian penting saat ini adalah masyarakat pinggiran,” pungkas dia.
