Surabaya, NU Online Jatim
Wacana pemerintah pusat untuk mengimpor 1 juta ton beras dikritisi sejumlah kalangan. Termasuk anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah.
”Jika pemerintah sampai impor beras, sama halnya membunuh petani lokal. Akibatnya akan membuat harga beras petani lokal bakal jatuh dan tidak terserap di pasaran,” katanya beberapa waktu berselang.
Dia menegaskan, kebijakan impor tersebut akan merugikan petani lokal. Pemerintah seharusnya menyerap beras berasal dari wilayah Indonesia. Misalnya Jatim, yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional.
”Produksi padi di Jatim selama ini menyumbang tertinggi nasional. Apa gunanya Jatim sebagai lumbung pangan nasional, jika pemerintah impor beras. Tentu petani lokal bakal dirugikan,” ungkap alumnus Pesantren Ploso Kediri tersebut.
Berdasar catatan Badan Pusat Statistika (BPS) Jatim pada kuartal ketiga 2020, ada peningkatan produksi padi sebesar 0,44 juta ton, dari 9,58 juta ton pada 2019 menjadi 10,02 juta ton pada 2020. Surplus itu menempatkan Jatim sebagai produsen padi terbesar di Indonesia pada 2020.
Dalam pandangannya, hasil produksi padi di Jatim memiliki peran penting terhadap stok pangan di 16 provinsi di Indonesia bagian timur. Produksi padi di Jatim hasil panen dari daerah-daerah seperti Tuban, Nganjuk, Tulungagung, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Ponorogo.
”Apalagi petani di Jatim baru mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Mereka akan mulai panen pada akhir Maret hingga April,” tutur mantan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jombang ini.
Oleh karena itu, politikus PKB itu mendesak pemerintah membatalkan impor beras. Ahmad Athoillah mengaku prihatin, pemerintah melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba saat produksi beras berlimpah.
”Sebaiknya pemerintah berpikir ulang, tidak tergesa-gesa membuat kebijakan. Sebentar lagi para petani mulai panen raya. Saya kira kalau beras banyak, lalu mau impor tentu tidak masuk akal. Kecuali kalau memang krisis beras, saya kira masuk akal,” pungkasnya.
