Presiden Sarbumusi Sarankan Posisi Wamenaker Dikosongkan Usai OTT KPK

Surabaya, NU Online Jatim

Presiden RI Prabowo Subianto memastikan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel usai terjerat Operasi Tangkap tangan (OTT) KPK dan menetapkannya sebagai tersangka bersama 10 orang lain dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menanggapi hal tersebut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin memandang perlunya Presiden Prabowo Subianto untuk mengosongkan atau meniadakan pos Wamenaker yang tidak diperlukan.

"Pos Wamenaker saya kira sebaiknya dikosongkan sementara waktu untuk efektifitas penyidikan dan proses hukum lainnya yang diperlukan. Pemerintah dan KPK perlu melakukan audit menyeluruh kepada Kemnaker," katanya kepada NU Online pada Selasa (28/5/2025).

"Kementerian ini harus benar-benar bersih karena terkait dua hal. Pertama adalah keselamatan dan kesejahteraan buruh. Kedua adalah kepercayaan investor. Dengan dikosongkan pos tersebut, saya kira akan membantu audit menyeluruh dan proses hukum yang diperlukan," tambahnya.

Irham juga memberikan sorotan terhadap efektivitas birokrasi dengan menyinggung wacana perlunya evaluasi posisi Wamen. 

"Kejadian OTT Kemnaker kemarin saya kira juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bapak Presiden untuk melihat kembali efektivitas pemerintahan, terutama di tingkat kementerian. Saya melihat banyak kementerian yang tidak berjalan kencang karena adanya indikasi dualisme kepemimpinan antara menteri dan wakil menteri," katanya.

"Bahkan ada beberapa kementerian dengan lebih dari satu wamen. Saya kira ini akan jadi momentum bagi Pak Prabowo untuk melakukan evaluasi efektivitas birokrasi," tutur Irham.

Ditanya apakah posisi Wamen adalah bentuk bagi-bagi jabatan, Irham menanggapi tidak perlu berpikir ke arah sana.

"Kita harus percaya ke Presiden. Saya tidak yakin dari awal banyaknya pos di kementerian termasuk adanya Wamen di semua kementerian adalah bentuk bagi-bagi jabatan. Saya yakin Presiden dari awal ingin pembagian tugas yang efektif, makanya menunjuk banyak pembantu presiden termasuk wamen," katanya.

Hanya saja, lanjutnya, setelah hampir satu jalannya pemerintahan, Irham merasa ada banyak program Presiden yang lambat.

"Presiden Prabowo kadang sampai harus menegur dan bahkan sampai harus menyelesaikan persoalan yang seharusnya selesai di tingkat pembantu presiden. Mungkin saatnya Presiden mulai mengevaluasi. Termasuk merampingkan pos-pos pembantu presiden," katanya.

"Salah satunya adalah menghapuskan posisi Wamenaker dan beberapa pos Wamen lainnya yang kurang efektif. Dalam banyak hal, posisi Wamen malah menimbulkan dualisme kepemimpinan di Kementerian. Ini juga akan bagus dalam konteks pengetatan anggaran," tutup Irham.