Sumenep, NU Online Jatim

Peran pesantren tidak semata mendidik santri untuk mampu menguasai materi keislaman secara mendalam. Bila mampu mengorganisir pesantren lain secara baik, bukan tidak mungkin bisa menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengontrol kinerja pemerintah.

 

Pandangan ini disampaikan dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Abdul Ghaffar Karim saat mengisi kuliah umum di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) Guluk-guluk, Sumenep. Kegiatan mengusung tema 'Mencermati Kiprah Pesantren dalam Politik' pada, Sabtu (5/9/2020).

 

“Bahwa sebelum Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno, pesantren mempunyai peran sosial yang memberikan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat,” kata pria asli Sumenep tersebut.

 

Ketika warga Nusantara pertama kali mengenal negara, pemerintah dan pesantren bekerja sama memberikan pelayanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan kepada masyarakat.

 

"Jangan heran jika kiai menjadi garda terdepan saat mengusir penjajah,” kata mantan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia tersebut.

 

Disampaikan pula bahwa saat ini kiai sangat mudah masuk dalam dunia politik. Tidak seperti masa Orde Baru yang mana kiai mendapatkan kekangan dan ancaman dari penguasa.

 

Dijelaskan pula hendaknya beberapa pesantren yang ada dapat mengkonsolidir diri sehingga bisa diperhitungkan. Kekompakan tersebut penting dalam rangka turut mengontrol kinerja pemerintahan.

 

“Pesantren yang solid dengan mudah mempengaruhi beragam kebijakan politik. Pesantren yang kompak selalu menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia dan berfungsi sebagai lembaga kontrol bagi jalannya pemerintahan,” jelasnya.

 

Di ujung paparannya, Abdul Ghaffar Karim menyampaikan pesan jika santri ingin menjadi politisi.

 

“Pertama, harus menjadi politisi yang memiliki program yang jelas dan bermanfaat, kedua, mempunyai ideologi yang jelas, serta ketiga, jangan menjadi politisi yang pragmatis," pintanya.

 

Kegiatan ini dilaksanakan di aula As-Syarwqawi yang dipandu oleh H Damanhuri.

 

Editor: Syaifullah