Ponorogo, NU Online Jatim

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 telah disetujui dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (25/11/2021). Disampaikan pada rapat tersebut, Kabupaten Ponorogo memprediksi pendapatan daerah pada 2022 sebesar Rp2,29 triliun sedangkan belanja daerah Rp2,5 triliun.

 

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, banyak rencana kegiatan muncul saat pembahasan Raperda APBD 2022 di tingkat panitia khusus (pansus). Salah satunya, yakni laporan masyarakat dan kepolisian bahwa angka kecelakaan di kalangan pelajar meningkat drastis saat pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung.

 

"Atas masalah itu, muncul usulan dari masyarakat agar angkutan cerdas sekolah (ACS) diberlakukan kembali. Selain usulan itu," kata Sunarto.

 

Sunarto mengungkapkan, ada 12 usulan program lain yang muncul di pembahasan pansus.Seperti, gaji PPPK yang belum dianggarkan dari pemerintah pusat, BPJS bagi perangkat desa, dan biaya pemilihan kepada desa. Usulan lain tentang belanja jaminan kesehatan, jaminan kerja untuk seluruh anggota BPD dan ketu RT, dan operasional ketua RT.

 

"Pansus juga mencatat usulan soal BPJS pegawai non-ASN dan membangun lima base camp untuk mahasiswa Ponorogo yang kuliah di luar kota," jelasnya.

 

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan, program dan kegiatan yang disusun dalam Raperda APBD 2022 itu benar-benar dibutuhkan masyarakat Ponorogo. Program yang dimaksud pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan lainnya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

 

Bupati menyampaikan rencana pendapatan APBD 2022 Rp2,29 triliun. Nilai itu tidak sebanding dengan belanja daerah mencapai Rp2,5 triliun. Dari rencana anggaran itu, kata bupati, terhitung defisit anggaran sekitar Rp190 miliar.

 

Namun, bupati menuturkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menutup defisit anggaran tersebut dengan pembiayaan daerah. Pemkab juga berencana melakukan pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

 

Pinjaman itu akan digunakan mewujudkan pembangunan infrastruktur di Ponorogo. “PEN terus lanjut. Nanti saya ke Jakarta untuk MoU. KAK [kerangka acuan kerja] sudah ada dan tinggal dikerjakan. Karena MoU di 2021 akhir maka pengerjaan ada di 2022. PEN ini akan digunakan membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. (adv)