Dampak Pemangkasan Anggaran Kemendikdasmen Terhadap Program Pendidikan

Surabaya, NU Online Jatim

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (Kornas P2G), Satriawan Salim, menyoroti pengurangan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkurang sebesar Rp8 triliun, dari Rp33,5 triliun menjadi Rp25 triliun. Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Satriawan menekankan bahwa pengurangan anggaran ini berdampak langsung pada berbagai program unggulan Kemendikdasmen, termasuk kesejahteraan guru, pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta implementasi kebijakan pendidikan terbaru.

“Jangan sampai program-program unggulan Kemendikdasmen menjadi tidak terealisasi, ini berdampak pada pencapaian kualitas pendidikan secara umum, tidak akan mampu mensejahterakan guru, tidak akan mampu meningkatkan kompetensi guru, dan tidak mampu implementasi kurikulum,” ujar Satriawan kepada NU Online, pada Jumat (14/2/2025).

“Apalagi Pak Abdul Mu’ti Menteri Dikdasmen menjanjikan akan mengintegrasikan AI dan coding ke kurikulum, tentu ini akan berdampak kepada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang AI maupun coding, pelatihan-pelatihan guru mengenai pendekatan deep learning,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa anggaran Rp33 triliun Kemendikdasmen sudah sangat kecil untuk menangani pendidikan PAUD hingga SMA yang mencakup 400 ribu sekolah, lebih dari 50 juta murid, dan 3,3 juta guru.

Dengan pemangkasan itu, ia khawatir banyak program unggulan yang tidak bisa dijalankan, di antaranya Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“(Kemendikdasmen) akan melakukan profesi guru dengan target sebanyak 800 ribu guru akan melakukan PPG, tentu pembiayaan PPG ini tidaklah kecil, kalau anggarannya dikurangi, kami (P2G) khawatir program-program unggulan yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kompetensi guru itu akan berkurang drastis,” katanya.

Selain itu, Kornas P2G itu menyoroti skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi guru honorer yang dijanjikan Presiden Prabowo dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat peringatan Hari Guru Nasional 2024. Menurutnya, pemangkasan anggaran akan berisiko menggagalkan program BLT.

“Kesejahteraan guru yang melalui cash atau transfer langsung kerekening guru-guru honorer yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dan juga Mendikdasmen waktu Puncak Hari Guru Nasional tanggal 28 November 2024 di Rawamangun, ini yang kami (P2G) khawatirkan nanti tidak akan terealisasikan,” ucapnya.

Dampak terhadap bantuan pendidikan

Satriawan juga mengkhawatirkan dampak pemangkasan anggaran terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

BOS selama ini telah membantu operasional sekolah bisa berkurang yang mengakibatkan naiknya biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua.

“Anggaran BOS per siswa misalnya di tingkat SMA hanya sekitar Rp1-1,5 juta per tahun. Jika dipotong, pembiayaan pendidikan di sekolah makin besar dan akses sekolah makin mahal, ini akan meningkatkan beban orang tua siswa,” ucapnya.