Gus Yahya: Demokrasi Bukan Sekadar Lembaga, tapi Tradisi yang Harus Dibangun

Surabaya, NU Online Jatim

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menekankan urgensi penguatan tradisi demokrasi di Indonesia. Ia menilai bahwa demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui institusi formal seperti MPR, DPR, partai politik, atau sistem ketatanegaraan semata.

"Yang masih kita butuhkan adalah membangun tradisi demokrasi. Itu ajaran Gus Dur sejak tahun 1980-an," ujar Gus Yahya Gus Yahya dalam acara Syawalan Bersama Sahabat Media di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ia mengajak semua pihak untuk membangun tradisi demokrasi yang memberikan peran penuh kepada partai politik sebagai pilar utama demokrasi agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

Gus Yahya menegaskan bahwa pihak di luar partai politik, termasuk NU, tidak seharusnya turut campur dalam urusan yang menjadi domain partai politik.

"Kalau kerjaan itu kerjaan parpol, mari kita berikan kerjaan sepenuhnya kepada parpol, jangan ganggu," ujarnya.

Menurutnya, perdebatan tentang kebijakan publik merupakan ranah partai politik. Masyarakat boleh memiliki opini, namun agregasi politik menuju pengambilan keputusan tetap menjadi tanggung jawab partai.

"Mencalonkan kandidat pejabat pemerintahan politik itu domain parpol. Yang lain jangan ikut-ikutan," tegasnya.

Gus Yahya juga mengingatkan agar partai politik tidak dijadikan kendaraan oleh pihak luar untuk meraih jabatan politik.

Ia menekankan pentingnya hubungan NU dan pemerintah yang mampu mendukung konstruksi demokrasi yang solid.

"Dengan tradisi demokrasi yang sesuai atau benar, tidak campur aduk. Karena kita belajar dari berbagai negara, ketika konstruksi demokrasi tidak solid, itu konsekuensinya berbahaya untuk negara," katanya.