Rakornas LP Ma’arif NU Bahas Masa Depan Pendidikan dan Peran Pemerintah

Surabaya, NU Online Jatim

Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) PBNU, Prof. Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Pandu Ma’arif NU menjadi momentum penting untuk merespons isu-isu strategis dalam dunia pendidikan, khususnya yang dihadapi oleh LP Ma’arif NU.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Luminor, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu–Jumat (9–11 Juli 2025) itu, tema yang diangkat adalah “Konsolidasi Nasional Pendidikan Ma’arif NU: Meneguhkan Jati Diri, Memajukan Negeri.”

Prof. Ali Ramdhani menyoroti salah satu isu krusial yakni penguatan sistem pendidikan nasional. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sumber daya manusia (SDM) di sekolah dan madrasah swasta agar dapat menciptakan lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing.

“Isu yang muncul LP Ma’arif NU kehilangan orang-orang hebat yang selama ini mengabdi kekita karena beliau memperoleh kepercayaan negara untuk menjadi P3K, kita kehilangan,” tegas Prof Ali.

Ia meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan kebijakan bahwa guru yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat kembali mengajar ke sekolah asalnya, termasuk Ma’arif NU.

“Mudah-mudahan ada kebijakan agar para guru yang hebat ini bisa berkhidmah ke LP Ma’arif NU,” ucapnya.

Kedua, kegelisahan hasil Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sekolah swasta. Prof Ali mengungkapkan rasa sedih atas keputusan yang dikeluarkan MK bahwa sekolah swasta, tidak ada pungutan biaya.

“Walaupun bacaannya tidak ada istilah gratis tetapi kami khawatir suara-suara di masyarakat menyebut tidak ada pungutan biaya,” katanya.

Kondisi pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), menurutnya belum merata akses pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dan kehadiran LP Ma’arif NU menjadi harapan melanjutkan pendidikan di daerah tersebut.

“Mengandalkan dana BOS dengan berbagai keterbatasan dengan akun-akun yang dibatasi ini pun belum menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,” ujarnya.

Prof Ali berharap dengan terselenggaranya Rakornas ini dapat mendiskusikan solusi atas permasalahan-permasalahan pendidikan yang berada di lingkungan LP Ma’arif NU sehingga tetap menjaga nilai dan norma pendidikan Indonesia.

“LP Ma’arif selalu menekankan bahwa ekosistem pendidikan harus selaras dengan dinamika lingkungan, sehingga kerap sekali siswa-siswa yang bersekolah di LP Ma’arif sorenya itu belajar di Madrasah Diniyah sehingga proses pembelajaran kami sampai hari Sabtu,” ucapnya.

Senada, Ketua PBNU Bidang Pendidikan Prof Mohammad Mukri mengungkapkan bahwa hal yang dirasakan oleh LP Ma’arif NU, dirasakan pula oleh lembaga pendidikan lainnya. 

Ia mencontohkan, permasalahan guru yang keluar dari LP Ma’arif NU karena diangkat menjadi PNS dan belum bisa kembali ke sekolah asal.

“Kata Menpanrb, saya teleponan itu kebutuhan di daerah-daerah, ya di Kalimantan, Indonesia timur, pedalaman-pedalaman yang membutuhkan tenaga itu akhirnya mereka berfikir kesana,” katanya.

Prof Mukri berharap dengan dilaksanakannya Rakornas ini, mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas SDM LP Ma’arif NU.

“Mereka-mereka ini yang memberikan dedikasinya, tenaganya, pikirannya untuk kemajuannya di bawah naungan NU. Makanya saya minta ada rekomendasi dari ini dari rakornas ini untuk dikomunikasikan dengan pihak memerintah,” ujarnya.