Tanggapi #IndonesiaGelap, Prabowo: Indonesia dalam Kondisi Baik dan Menuju Kemakmuran

Surabaya, NU Online Jatim

Presiden Prabowo Subianto menanggapi maraknya aksi #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Secara keseluruhan, ia menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini dalam keadaan baik.

Prabowo optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang semakin makmur dengan menerapkan efisiensi, yang nantinya akan dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi Danantara serta berbagai program strategis lainnya.

Selain itu, ia juga meyakini bahwa pada tahun 2025, perekonomian Indonesia akan menempati peringkat keempat dunia, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

"Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu itu akan tetap akan jadi Tiongkok menyalip Amerika, nomor dua adalah Amerika nomor tiga India," ujar Prabowo saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat, pada Selasa (25/2/2025).

"Kan keren Indonesia di atas Jerman, di atas Jepang, di atas Inggris di atas Prancis kok Indonesia gelap?" tambahnya.

Prabowo juga mengakui bahwa kehidupan di luar negeri tak jauh berbeda dengan di Indonesia, sehingga ia mengajak semua pihak untuk memajukan Indonesia demi memperkuat kesejahteraan dan perekonomian.

"Tapi percayalah, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja," katanya, merespons aksi #KaburAjaDulu.

Prabowo juga menyinggung soal efisiensi anggaran. Ia menjelaskan, penghematan itu nantinya didapat dari pemangkasan dana perjalanan ke luar negeri.

Sebagai informasi, beragam lapisan masyarakat bersama mahasiswa melakukan Aksi Indonesia Gelap sebanyak tiga kali yang dimulai pada 17 Februari 2025 hingga 21 Februari 2025.

Tuntutan massa aksi menekankan pada pembatalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada juga tuntutan pembatalan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).